Analisis penolakan laporan isbat kesaksian rukyatul hilal oleh Kementerian agama (study kasus penolakan laporan isbat kesaksian Jepara dalam penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M)

Kontroversi penetapan hilal awal bulan menjadi problematika yang tak berkesudahan di kalangan umat Islam. Problem tersebut biasanya menjadi klimaks yang berujung pada pertikaian antar kelompok agama terutama pada penetapan hari raya Idul Fitri. Dalam metodologi rukyat juga tidak terlepas dari beberapa perbedaan pendapat mengenai beberapa hal seperti derajat imkanurukyat dan terutama kesaksian dan sumpah orang yang melihat hilal. Demikian pada saat penetapan 1 Syawal 1432 H terdapat laporan kesaksian dari Jepara yang menyatakan berhasil melihat hilal dengan mata telanjang, namun pada akhirnya kesaksian tersebut ditolak oleh Kementerian Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum penetapan kesaksian rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama dan Isbat Menteri Agama dalam menentukan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M. Dan untuk mengetahui analisis astronomi dan hukum Islam, mengenai penolakan laporan Isbat kesaksian Jepara pada tahun 1432H/ 2011 M. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan suber data primer berupa Ketetapan Menteria Agama pada penetapan 1 Syawal 1432 H, laporan penetapan Pengadilan Agama Jepara mengenai Isbat kesaksian rukyatul hilal Jepara pada penetapan 1 Syawal 1432 H, dan wawancara langsung dengan syahid (perukyat) yang melapor telah melihat hilal. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara (Interview) dan dokumentasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengambil suatu masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya, kemudian hasil penelitian diolah untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, Kedudukan penetapan pengadilan agama dalam penetapan 1 syawal 1432 H/ 2011 merupakan tata prosedur dan administrasi penetapan 1 syawal 1432 H, kedudukan ketetapan pengadilan agama sebagai pengunci kegiatan rukyatul hilal di daerah, selanjutnya ketetapan tersebut sebagai pertimbangan Menteri Agama dalam sidang isbat pada penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M. Sidang Isbat yang dilakukan Kementerian Agama adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap berbagai pendapat perhitungan dan mazhab penentuan awal bulan. Kedua, penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Jepara pada Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M adalah berdasarkan pada keadaan hilal yang belum memenuhi kriteria MABIMS yang dianut oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Agama). Jika didasarkan sebagaimana Nabi SAW menerima kesaksian seorang badui, maka laporan kesaksian tersebut secara formil dapat diterima. Namun secara materiil tidak, karena belum mencapai kriteria yang disepakati. Para ulama’ berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan kesaksian yang kurang dari 2°. Ada yang berpendapat kesaksian tersebut harus diterima, ada yang berpendapat kesaksian tersebut harus ditolak dan ada yang berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan ditolak jika para Ulama’ (ahli) sepakat