Efektifitas mediasi atas sengketa batas tanah di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sengketa tanah kerap terjadi di Indonesia. Untuk itu, sebagi pemilik lahan tentu harus lebih waspada lagi agar terhindar dari kasus sengketa tanah. Dengan semakin mendesaknya peran dan manfaat tanah terhadap kehidupan makhluk hidup, maka dalam pemanfaatannya harus diatur dengan ketentuan hukum agar pemanfaataan tanah bisa optimal dan dapat memberikan kesejahteraan semua makhluk hidup, khususnya mansia. Dalam kepemlikian semua kebendaan khususnya tanah, harus dilengkapi bukti kepemilikan yang sah, agar ada kepastian hukum. Apabila kepemilikan tanah tidak dilengkapi dengan alat bukti yang sah, maka kepemilikannya tidak akan dijamin oleh ketentuan hukum. Sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan maupun luar pengadilan. Permasalahan yang banyak terjadi mengenai batas tanah yang disebabkan banyak hal, karena tanah yang belum di daftarkan maupun karena adanya pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut. Meskipun ada peluang besar menggugat melalui pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang lama dan berbelit-belit. Oleh sebab itu masyarakat berupaya menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur nonlitigasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian normatif empiris, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan menganalisis proses penyelesaian sengketa batas tanah dan efektifitas serta bagaimana hambatan dalam penyelesaian batas tanah di desa setrojenar kecamatan buluspesantren kabupaten kebumen dijunjung dan negara mampu menjamin hak asasi masyarakatnya. Upaya-upaya baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan antara TNI dengan warga desa Setrojenar sudah dilakukan namun tentu belum ada keputusan yang tepat dan benar . Upaya itu baik konsiliasi, peninjauan lapangan, negosiasi bahkan mediasi sampai saat ini pun mediasi masalah ini dinyatakan belum tercapai keputusan artinya belum efektif