PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI USAHA BEBAS MENGGUNAKAN PPH PASAL 25 DENGAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018

Pemerintah selalu memperbarui aturan pajak, hal ini dilatarbelakang untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan diaturan pajak sebelumnya serta adanya keinginan untuk berinovasi lebih memberikan keringanan serta kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan harapan dapat mebantu Wajib Pajak terutaman UMKM agar lebih berkembang dan taat pajak. Pemerintah sebelumnya menggunakan UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 14 dalam memperhitungkan Penghasilan Kena Pajak yaitu menggunakan perhitungan dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, Pada Juli 2018, Pemerintah mengeluarkan peratutan baru yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%, dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang termasuk dalam kategori UMKM yaitu dengan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Dalam tulisan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandigan perhitungan pajak dengan PPh Pasal 25 dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada Orang Pribadi di bidang usaha bebas. Penulis ingin menunjukan tentang perbandingan antara penggunaan PPh pasal 25 dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Dan terdapat selisih antara PPh terutang yang jumlahnya cukup besar antara penggunaan dua norma ini dan dapat dikatakan bahwa lebih menguntungkan nenggunakan perhitungan dengan PPh Final PP Nomor 23 Tahun 2018 dibandingkan berdasarkan PPh pasal 25 terhutang pada Orang Pribadi usaha bebas dengan asumsi omzet kecil yaitu sebesar kurang dari sama dengan Rp. 1.136.844.000