PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KEGAWATDARURATAN DALAM PROSES PERSALINAN DI PUSKESMAS KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Angka Kematian Ibu di Indonesia menurut Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu ini dapat disebabkan oleh berbagai hal termasuk kegagalan Bidan mengenali risiko kehamilan dan persalinan, keterlambatan rujukan, kurangnya sarana yang memadai maupun pengetahuan dan keterampilan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam mengenal keadaan risiko tersebut secara dini. Mengingat berbagai risiko tersebut, diperlukan kebijakan perlindungan hukum terhadap pasien kegawatdaruratan dalam proses persalinan di puskesmas. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan hak pelayanan kesehatan bagi pasien dalam proses persalinan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien kegawatdaruratan dalam proses persalinan, dan perlindungan hukum terhadap pasien kegawatdaruratan dalam proses persalinan yang mana penelitian dilakukan di Puskesmas Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Objek dan Subjek yang diteliti adalah Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, Puskesmas dan Bidan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas belum maksimal dikarenakan masih kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten, alat kesehatan, sarana dan prasarana dalam melakukan pertolongan kegawatdaruratan dalam proses persalinan. Dapat diketahui bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan sudah diatur, namun pelaksanaan hak untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas belum terlaksana secara optimal disebabkan oleh tata kelola puskesmas yang tidak baik. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasien kegawatdaruratan dalam proses persalinan, maka dinas kesehatan dan organisasi profesi, dalam hal ini IBI melakukan beberapa kegiatan diantaranya melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan dan juga pelatihan-pelatihan dalam bentuk workshop untuk meningkatkan kompetensi Bidan agar terhindar dari masalah hukum. Dilaksanakannya pengawasan terhadap kewajiban administratif seperti kepemilikan STR (Surat Tanda Register), SIPB (Surat Izin Praktik Bidan), dan Sertifikat Pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal), dan PPGDON (Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat Obstetri Neonatus) merupakan bentuk perlindungan yang bersifat preventif bagi pasien. Untuk perlindungan hukum yang represif belum dilaksanakan mengingat belum ditemukan kasus dimana pasien melaporkan Bidan ke pihak yang berwenang