PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH)

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang masih terjadi di kalangan remaja perempuan. Fenomena ini dapat membawa akibat buruk pada perkembangan dan pertumbuhan remaja perempuan, termasuk kesehatan reproduksinya. Secara biologis organ reproduksi remaja perempuan masih dalam proses pematangan, sehingga mereka belum siap untuk melakukan hubungan seks, kehamilan, dan persalinan. Remaja perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur merupakan subjek hukum yang berhak untuk mendapat perlindungan serta jaminan hukum bagi kesehatan reproduksi mereka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi remaja perempuan yang telah kawin di bawah umur, agar kesehatan reproduksinya tetap terjamin. Penelitian lebih difokuskan pada analisis berbagai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di lapangan, serta berbagai faktor yang mempengaruhi perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja perempuan tersebut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa perlindungan hukum untuk menjamin kesehatan reproduksi remaja perempuan yang telah kawin di bawah umur, secara umum telah diatur dalam peraturan pusat dan daerah. Namun, belum ada peraturan khusus yang mengatur hal ini, sehingga pelaksanaan di lapangan belum maksimal. Adapun faktor-faktor lain yang mendukung perlindungan hak tersebut adalah adanya kesadaran dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah. Namun ada pula faktor yang menghambat, yaitu masih ada hal-hal yang mendukung terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti pemberian dispensasi dan berlakunya hukum adat, perkawinan siri serta tidak adanya sanksi bagi yang melakukan perkawinan di bawah umu