PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PEDOFIL DI KOTA SEMARANG

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Namun, pada kenyataanya anak seringkali menjadi korban kejahatan danlatau kekerasan dari lingkungannya sendiri, salah satunya adalah anak menjadi korban kejahatan pedofilia. Ironisnya, kadang-kadang pelakunya justru dari kalangan keluarga sendiri. Namun, hukum yang berlaku di Indonesia tidak efektif dalam menjerat para pelaku pedofil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Kota Semarang dan mengetahui hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis untuk menganalisis berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemidanaan pelaku pedofilia anak dan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan tentang kejahatan seksual terhadap anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder seperti studi kepustakaan dan wawancara di DP3A, PPT Serum Kecamatan Pedurungan, Polrestabes Semarang, dan PN Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum antara lain sosialisasi, layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, penyelidikan, penyidikan, pemberian ruangan yang terpisah dengan pelaku, pemberian hukuman berat. Adapun hambatan yang ditemukan yaitu korban tidak mau melaporkan, korban takut diminta biaya yang mahal, bantuan hukum yang jarang diberikan kepada korban, sulitnya dalam mencari alat bukti dan saksi, penjatuhan hukuman yang kurang maksimal, dan adanya kontroversi terhadap hukuman kebiri. Saran saya agar orangtua mengawasi serta mengedukasi anak, pemerintah melakukan sosialisasi masyarakat dan melakukan penerapan hukuman kebiri