TIDAK DAPAT DITERIMANYA PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA YANG MASUK DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG (STUDI KASUS PRAPERADILAN NO: 11/PID.PRA/2020/PN/JKT.SEL)

Skripsi dengan judul Tidak Dapat Diterimanya Praperadilan yang Diajukan oleh Tersangka yang Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (Studi Kasus No: 11/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dan juga mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 11/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL tentang praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka yang melibatkan tiga orang pemohon yang semuanya masuk dalam DPO. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan demikian analisis yang Penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan angka atau pengukuran matematis, sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif. Analisis terhadap data akan dihubungkan dengan berbagai teori, pendapat para ahli dan isi dari aturan-aturan hukum yang ada yang terkait dengan topik yang diangkat. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan karena telah diedarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018. SEMA ini mengesampingkan atau membatasi Pasal 79 KUHAP yang mana praperadilan dapat diajukan oleh kuasa tersangka sepanjang tersangka tersebut tidak masuk dalam daftar pencarian orang. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 11/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan, seperti praperadilan nebis in idem, kedudukan hukum para pemohon, dan materi praperadilan adalah materi pokok persidangan serta berdasarkan keyakinanya yang memutuskan bahwa praperadilan tidak dapat diterima. Adapun saran yang dapat penulis berikan bagi lembaga legislatif adalah untuk mengkaji Pasal 79 KUHAP agar tidak terjadi multitafsir. Selain itu bagi para penasehat hukum untuk mengerti mengenai hukum positif yang berlaku dan mengindahkan asas fiksi huku