PELAKSANAAN MEDIASI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS NOMOR: LP/ B/ 10/ IV/ 2018/ JATENG/ RESTABES SMG/ SEK GJH M DI POLSEK GAJAHMUNGKUR SEMARANG)

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Mediasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak sebagai Penerapan Restorative Justice (Studi Kasus NOMOR: LP/ B/ 10/ IV/ 2018/ JATENG/ RESTABES SMG/ SEK GJH M di Polsek Gajahmungkur Semarang)” ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pertimbangan dilaksanakannya mediasi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak; (2) mengetahui peran penyidik dalam melakukan mediasi sebagai penerapan prinsip Restorative Justice dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak; (3) mengetahui hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan mediasi sebagai penerapan prinsip Restorative Justice dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara secara mendalam. Analisi data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pertimbangan dilaksanakannya diversi dalam bentuk mediasi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak didasarkan pada mandat dan isi pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus yang diangkat, jenis tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana penganiayaan dimana ancaman pidananya di bawah tujuh tahun. Peran Penyidik melakukan mediasi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak yaitu menerima laporan, sebagai mediator dan memfasilitasi ruang dilaksanakannya mediasi, dan melakukan pemanggilan saksi-saksi. Penyidik juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan BAPAS dari awal proses mediasi hingga selesai dan BAPAS mendampingi anak selama jalannya proses mediasi. Hambatan yang ditemui Penyidik dalam melakukan mediasi dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang ditemui oleh penyidik adalah terbatasnya jumlah personil dan ruang yang digunakan untuk proses mediasi kasus anak sama dengan ruang mediasi pada umumnya. Untuk hambatan eksternal, perbedaan sudut pandang di antara para pihak, dimana pihak korban sulit menerima dan memaafkan pelaku, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Saran Penulis adalah agar pihak pemerintah secara proaktif memberikan sosialisasi dan literasi terhadap masyarakat mengenai penerapan diversi dan keadilan restoratif untuk kasus yang melibatkan anak. Pihak kepolisian juga harus lebih aktif mengadakan pelatihan mengenai sistem peradilan anak sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Hal ini dilakukan agar tercipta persamaan pemahaman tentang Restorative Justice. Polisi harus menambah ruang khusus untuk pemeriksaan kasus anak dan melatih lebih banyak Penyidik supaya dapat berperan sebagai Penyidik anak dikarenakan keterbatasan jumlah personil Penyidik Anak