Kesiapan infrastruktur data spasial sebagai upaya mitigasi banjir lahar di kali putih Kabupaten Magelang Jawa Tengah

Availability of Spatial Data Infrastructure (SDI) has an important role in disaster management. The purpose of this research is to analyze the readiness of the Spatial Data Infrastructure (IDS) as an effort to mitigate the lava flood in Kali Putih, Magelang Regency, Central Java. The research method was carried out by interview, survey and secondary data collection and SWOT analysis. The results of the SWOT analysis, on the Strength-Opportunity matrix, conclude that the optimization of Spatial Data Infrastructure (IDS) and the Indonesian National Standard (SNI) in the field of Geospatial Information (IG). The Strenght-Threath analysis concludes the need to use quality spatial data for government agencies. Opportunity - Weakness analysis concludes that there is a need for Web GIS development and the need to improve the quality of GI and the quality of human resources in the field of GI. Threat-Weakness analysis resulted in a conclusion, namely the need to refer to the one map and one data policy as well as the ID and SDI field policies. Ketersediaan Infrastruktur Data Spasial (SDI) memiliki peran penting dalam manajemen bencana. Tujuan penelitin ini adalah untuk menganalisis kesiapan Infrastruktur Data Spasial (IDS) sebagai upaya mitigasi banjir lahar di Kali Putih Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara, survei dan pengumpulan data sekunder serta analisa SWOT. Hasil analisa SWOT, Strenght-Opportunity disimpulkan perlunya optimalisasi Infrastruktur Data Spasial (IDS) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang Informasi Geospasial (IG). Analisis Strenght-Threath menyimpulkan perlunya penggunaan data spasial yang berkualitas bagi intansi pemerintah. Analisis Opportunity – Weakness menyimpulkan bahwa perlu adanya pengembangan Web GIS dan perlunya peningkatan kualitas IG dan kualitas SDM di bidang IG. Analisis Threat-Weakness menghasilkan kesimpulan, yaitu perlunya mengacu pada kebijakan satu peta dan satu data sert kebijakan bidang ID dan SDI