Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 05 Tahun 2019 tentang tata cara Mutasi Aparatur Sipil Negara(ASN): Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo

Penelitian yang dilaksanakan termasuk penelitian lapangan (field research). Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, dokumentasi dan wawancara dengan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabuputen Ponorogo serta anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah melakukan mutasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan deskripsi terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi dilapangan dengan pola pikir deduktif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mutasi di Kabupaten Ponorogo masih belum sesusai dengan peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara. Karena dalam pelaksanaannya masih tedapat seniority system dan spoiled system yang mengakibatkan ASN belum tentu dapat memangku jabatan barunya. Dan sistem ini jelas melanggar peraturan yang ada.Peneliti mengharapkan agar ASN yang ingin mengajukan mutasi harus tetap menaati peraturan yang ada, dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya.Serta bagi ASN yang telah selesai dimutasi harus lebih meningkatkan kinerjanya agar dapat membuktikan bahwa mutasi yang dilakukannya telah berhasil dan sesuai dengan tujuan dari mutasi itu sendiri.Sedangkan untuk BKD dan BKN harus lebih teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan mutasi bagi para Aparatur Sipil Negara