Analisis yuridis kebijakan pemerintah melakukan perubahan kebijakan keuangan negara tahun 2020 dalam penanganan covid-19

Tulisan ini berfokus pada penelitian terkait analisis yuridis kebijakan pemerintah melakukan perubahan kebijakan keuangan negara tahun 2020 dalam penanganan covid-19. Penulis berfokus bagaimana covid-19 bisa berpengaruh terhadap perubahan arah “kemudi kapal” alias kebijakan pemerintah. Penelitian ini memaparkan bagaimana covid-19 ditetapkan sebagai wabah yang mampu berdampak terhadap kesehatan dan ekonomi sehingga Indonesia menetapkan status darurat untuk menangani covid-19. Penelitian ini juga akan memaparkan alasan pemerintah merubah kebijakan keuangan negara menggunakan Perpu bukan menggunakan prosedur APBN-Perubahan yang bisa dilakukan.Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan fokus terhadap tema penelitian terhadap asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan yang ditetapkan saat pandemi covid-19, pendekatan perbandingan kebijakan beberapa negara didunia yang juga mengalami pandemi covid-19, dan pendekatan konsep bagaimana kebijakan darurat diberlakukan dan sah diberlakukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperolehlah hasil sebagai berikut pertama, Dalam menentukan status pandemi covid-19 di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan yang disebut legislative model dan ditetapkan sebagai Kedaruratan kesehatan masyarakat yang dimana sumber konstitusinya adalah pasal 22 UUD 1945 yaitu “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Kedua, kebijakan pemerintah melakukan recofusing APBN sudah sesuai dengan konsep Maqashid Syariah dan dengan tujuan ke maslahatan Bersama dengan mengutamakan menjaga kebutuhan pokok manusia yaitu Jiwa dan harta. ketiga, Merubah anggaran melalui terbitnya kebijakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan didukung oleh Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sudah tepat dan sesuai dengan asas- asas hukum dalam keadaan darurat. Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pemerintah juga dipersilahkan merubah anggaran negara diluar prosedur normal dalam keadaan darurat karena Jika anggaran tetap dirubah melalui prosedur keadaan normal dengan APBN- Perubahan maka akan memakan waktu yang lama sampai 6 bulan sesuai yang dipaparkan di BAB IV dan penanganan covid-19 akan sangat lamban dan dampak negatif terhadap keuangan negara akan lebih besar