ANALISIS PUTUSAN TENTANG PENOLAKAN PENGGUNAAN SAKSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 297/PID.SUS/2020/PN.SGM)

Pada persidangan yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.SGM terdapat tidak dikabulkannya seorang terdakwa sebagai saksi justice collaborator dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim terkait fakta-fakta hukum mengenai penolakan penggunaan saksi justice collaborator serta apakah unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.SGM telah sesuai dengan Hukum Acara Pembuktian Pidana, berdasarkan tindak pidana narkotika pada putusan tersebut Majelis Hakim belum cermat dalam hal menganalisis fakta – fakta hukum yangb ada pada persidangan. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari tujuan penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Setelah mendapatkan data dari undang-undang dan kasus yang terjadi, analisa data dilakukan menggunakan metode interpretasi. Pertimbangan Hakim terkait fakta-fakta hukum mengenai penolakan penggunaan saksi justice collaborator dalam tindak pidana narkotika serta belum cukup unsur – unsur pembuktiannya bahwa selama dipersidangan fakta – fakta hukum telah menunjukkan fakta-fakta yang dapat mengungkap adanya pelaku baru terhadap perkaranya, sehingga terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator yang belum sesuai dengan hukum acara pembuktian pidana