EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAKPANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG

ABSTRAK Hepy Sriwahyuni, (2021): Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 yang dikategorikan sebagai bencana nasional, COVID-19 menyebabkan ketidaksetabilan baik dari dunia pendidikan, perekonomian dan produktivitas masyarakat. Sejalan dengan Perbaikan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Salah satu yang mendapatkan insentif adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tapi kenyataan di masyarakat masih ada pelaku UMKM yang melakukan pembayaran PPh Final, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) yang menjelaskan bahwa UMKM mendapatkan insentif pajak berupa PPh Final Ditanggung Pemerintah (DPT). Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana efektifitas PMK Nomor 86/PMK.03/2020, dan bagaimana dampak hukum dari pengimplementasian PMK tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan dampak hukum dari pengimplementasian PMK tersebut. Penelitian ini berbentuk penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan sosiologis hukum (yuridis empiris). Sumber data yang digunakan mencakup sumber primer yaitu: hasil wawancara responden penelitian dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020, sumber sekunder yaitu: buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian, dan sumber tersier yaitu karya tulis ilmiah, jurnal, website, kamus. Tekhnik yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan menarik kesimpulan secara induktif. Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dengan studi kasus UMKM di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1) kesulitan mendapatkan informasi, (2) gagap tekhnologi, (3) sosialisasi atau pendidikan mengenai perpajakan yang kurang maksimal, (4) kesadaran masyarakat (pelaku UMKM) yang masih rendah. Kemudian dampak hukum Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 berdampak kepada Pemerintah, WP yang mendapatkan insentif pajak PPh Final dan WP yang tidak mendapatkan insentif pajak PPh Final. Kata Kunci: Efektivitas, Insentif Pajak, UMKM