PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN KASUS NARKOTIKA SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS 1B

ABSTRAK Husnaini Fitri, (2021): Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam Pendampingan Kasus Narkotika Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Pelaksanaan layanan bantuan hukum ini merupakan wujud dari hak konstitusional yang dijamin oleh Negara sebagaimana dijelaskan dalam muatan Undang-Undang Dasar 1945. Fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pos bantuan hukum dalam kasus narkotika pada pos bantuan hukum belum terlaksana dengan optimal, diantaranya yaitu; (i) penerima layanan pos bantuan hukum tidak tepat sasaran, (ii) banyaknya kasus narkotika yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma. Penelitian terhadap efektivitas hukum ini menggunakan jenis penelitian sosiologis hukum yaitu melakukan penelitian dilapangan dengan mewawancarai hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, dan petugas pos bantuan hukum, serta 3 (tiga) data kasus Narkotika. Sifat penelitian ini deskripstif yang dituangkan dalam uraian secara logis dan sistematis. Teknik pengambilan sampel adalah proposive sampling yang menentukan kriteria tertentu untuk mewakili populasi. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukan pelasksanan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal dikarenakan penerima layanan bantuan hukum bukan dari masyarakat tidak mampu. Sedangkan faktor pendorong diantaranya; (i) selalu siap memberikan layanan, (ii) melaksanakan sidang sesuai jadwal, dan faktor penghambat diantaranya; (i) masyarakat tidak tahu mengenai pos bantuan hukum, (ii) banyaknya kasus narkotika