Teropong Kajian Tata Kelautan Indonesia

TEROPONG KAJIANTATA KELAUTANINDONESIAMateri buku ini merupakan bahan kajian pokok dalam SEMILOKA di Batam tanggal 17-19Januari 2003 yang dihadiri oleh para pakar serta akademisi di bidang kelautan/kemaritimanalaupun yang terkait dari berbagai universitas di negara kita. Segenap peserta setuju bahwabahan ini telah membuka wawasan tentang APA, MENGAPA, BAGAIMANA serta TITIK TOLAK danARAH kila melakukan pembenahan di bidang hukum dan perundang-undangan maritim kita.termasuk administrasi dan manajemennya.kita melihat di laut perairan Indonesia banyak beroperasi kapal patroli dari berbagai instansiseperti kapal patroli dari Bea dan Cukai, dari Polisi Perairan, dari Angkatan Laut, dari KPLP(Kesatuan Panjaga Laut dan Pantai) juga dari sektor lain seperti Kehutanan, Kelautan danPerikanan, dsb. Mengapa? Kapal yang manakah berdasarkan kuasa Undang-undang yangdiwenangkan sebagai kapal penegak hukum di laut?Di pelabuhan ada Adpel (Administrator Pelabuhan) yang mengenakan seragam DepartemenPerhubungan, ada pula Syahbandar, anggota KPLP, Petugas Distrik Navigasi yang mengenakanseragam dinas dengan Lambang Negara RI (Garuda) pada atribut kepangkatannya. Sebenarnyaapakah tugas dan fungsi mereka masing-masing? Siapakah yang sebenarnya ditunjukberdasarkan kuasa undang-undang sebagai Kepala Pemerintahan Negara di pelabuhan?Berapa banyak nakhoda di atas kapal kita yang mengerti dan menghayati bahwa mereka sebagaikuasa negara diwenangkan dan diwajibkan menegakkan hukum di atas kapalnya yang merupakanwilayah bendera yang dikibarkannya?Sekolah Ilmu Pelayanan di negara kita terfokus pada pendidikan ilmu nautis teknis yang mencetakSDM sesuai untuk profesi sebagai Operator kapal. Nampak kurang pembekalan pengetahuantentang hukum dan perundang-undangan maritim, ilmu administrasi dan manajemen dasarBagaimanakah sebenarnya kita harus menata sistem pendidikan kita yang menyangkutmanajemen pelayaran niaga dan manajemen keselamatan maritim dan perlindungan laut yangmutlak merupakan suatu keharusan?Beragam pendapat berdasarkan pandangan atau selera masing-masing kerap disiarkan melaluimedia cetak dan media elektronik mengenai hal itu. Penulis berdasarkan pengalaman di bidangmaritim selama 42 tahun, mengulas dan mengajak pembaca untuk menilik kembali tentang dasarhukum dan perundang-undangan yang berlaku serta konvensi internasional yang telah kitaratifikasi sebagai bekal kita mengkaji, memilah antara lain dari aspek hukum perdata dan hukumpublik dalam rangka pembenahan yang mendasar untuk meluruskan banyak hal di bidangkelautan/maritimBanyak pembenahan yang diperlukan segera untuk membangun Nusantara kita menjadi negaramaritim yang tangguh mengingat kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Apalagidalam rangka mengantisipasi era globalisasi yang kian mendesakxii, 278 hlm,; 24 c