Analisis Hukum Wa?ad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) Dalam Fatwa DSN MUI (Dewan Syari?ah Nasional ? Majelis Ulama? Indonesia) Berdasarkan Kaidah Fiqhiyyah Irtikaabu Akhaffi al-Dhararain

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum wa?ad dalam IMBT dalam hal menimbang manfaat dan resikonya. Penelitian ini menggunakan konsep kaidah fiqhiyah اِرْتِكَابُ أَخَف ِ الضَّرَرَيْنِ terhadap Fatwa DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang janji (wa?ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Kemudian penelitian ini membahas tentang konsep dan fungsi wa?ad didalam Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa?ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran, yakni dengan al-Quran, al-Sunnah, Ijtihad dan Fatwa DSN-MUI mengenai Janji (Wa?ad) dalam akad IMBT. Pada dasarnya, status hukum menunaikan janji (wa?ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah adalah mulzim karena akan timbulnya kemaslahatan bagi masyarakat ekonomi Islam, tidak akan terjadinya permasalahan pembiayaan dan tidak adanya kebebasan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif . sedangkan data yang digunakan adalah Himpunan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan IMBT dan wa?ad khususnya no. 85 tentang Janji (Wa?ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, serta kajian literatur dari sumber kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Islam/Fiqh, maupun karya tulis ilmiah. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan atau literature study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) analisis dari penetapan wa?ad yang mengikat pada akad IMBT merupakan merupakan kebijakan yang tepat untuk memastikan berlangsungnya akad IMBT. 2) dalam pelaksanaan akad IMBT dengan wa?ad yang mengikat harus dibatasi dengan xiv beberapa syarat, agar tidak ada kesan merekayasa hukum. 3) wa?ad yang mengikat dalam akad IMBT wajib dilaksanakan dan bagi pihak yang tidak melaksanakan maka bisa dipaksa atas nama hukum