Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik

Konsep otonomi khusus pada dasarnya memiliki dua tujuan, yakni untuk meredam konflik separatisme dan untuk meningkatkan kesejahteraan dari kesenjangan dengan daerah lain. Konflik berkepanjangan di Papua membawa sejumlah keterpurukan multidimensi yang cenderung terabaikan. Kerugian yang paling dirasakan dialami oleh masyarakat di Papua. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa problematika kebijakan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari penelitian bersumber dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal. Gambaran yang ditemukan dalam artikel ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi khusus masih belum secara efektif dan efisien dilaksanakan. Indikator keberhasilan pelayanan publik dan penyelesaian konflik masih jauh dari kata ideal. Sehingga memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pemberian otonomi khusus tidak serta merta dapat dilaksanakan secara pragmatis, pemerintah perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis mengedepankan rasa kemanusiaan.The concept of special autonomy basically has two objectives: reducing the conflict of separatism and improving welfare from disparities with other regions. The prolonged conflict in Papua has brought several multidimensional adversities which tend to be neglected. The people in Papua experience the most loss. This article aims to analyze the problems with the particular autonomy policy in Papua and West Papua Provinces. The research uses a qualitative approach. Sources of data used come from analysis sourced from various kinds of literature such as books and journals. The description found in this research shows that the implementation of special autonomy has not been effectively and efficiently implemented. Indicators of the success of public services and conflict resolution are still far from concept. To conclude that granting special autonomy cannot necessarily be implemented pragmatically, the government needs to take humanist approaches that prioritize humanity