Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara)

Pada pokok permasalahnya terdapat pada suami yang memiliki kewajiban yaitu menafkahi keluarga, seorang suami hilang kemampuanya mencari nafkah karena berada dalam penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambarkan bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah oleh seorang suami bestatus narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara. Lalu menaganalisa bagaimana pembinaan dan kebijakan Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara terhadap pembinaan narapidana, maka dapat berpengaruh terhadap seorang suami narapidana dalam menjalankan kewajibanya menafkahi keluarga. Sehingga dalam keadaan tersebut, bagaimana hukumnya seorang suami narapidana dalam memberikan nafkah terhadap keluarga. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (filed research), dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer yang di dapatkan langsung dari pegawai dan narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara, dan sumber data skunder di beroleh dari literatur-literatur buku register narapidana maupun data yang tersaji dalam website Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara, untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian yang penulis temukan dari wawancara dengan pegawai dan narapidana, bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara yaitu dapat dan tidak dapat terlaksana. Dalam pembinaan dan kebijakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara juga tidak mendukung bagi narapidana bekerja untuk mendapatkan upah/ premi, kegiatan pembinaan hanya berupa pelatihan dan tidak dapat bernilai ekonomis kalau tidak di pasarkan secara bebas. Kewajiban nafkah suami narapidana menurut Mazhab Syafi’I, Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi tidak gugur kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuanya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami narapidana memberi nafkah tersebut menjadi gugur karena suami miskin atau tidak sanggu