Status Hukum Perwalian Nikah Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum perwalian nikah terhadap anak hasil perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Untuk mengetahui status hukum penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian field research (riset lapangan), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder.Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi (Cross Check), Member Check dengan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum perwalian nikah terhadap anak hasil perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab salaf Madzhab Syafi’i mengingat mayoritas warga Wedung Demak menganut madzhab Syafi’i dengan langkah awal yaitu pihak KUA adalah melakukan musyawarah dengan beberapa pihak dari orang tua dari masing-masing calon mempelai dengan didampingi oleh tokoh agama yang dipercayainya, dan hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut yang akan dilaksanakan oleh pihak KUA. Namun sebagian besar namun surat keterangan wali nikah tetap menggunakan surat wali nasab karena secara administratif harus sesuai dengan KHI. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat akad wakil dimana petugas KUA secara otomatis langsung yang mengijabkan mempelai pria. Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai dasar pertimbangan karena merupakan termasuk fikih nikah di Indonesia dan merupakan rujukan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk digunakan diseluruh KUA di Indonesia. Status hukum penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah sah baik menggunakan Wali nasab / wali hakim. Pernikahan anak hasil kawin hamil dengan menggunakan Wali Hakim dianggap sah perwaliannya karena sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan aturan di Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan seluruh KUA. Karena Kompilasi Hukum Islam mengakomodir fikih 4 madzhab yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Dengan mengedepankan asas Musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan dengan mendengarkan fatwa dari tokoh-tokoh setempat yang dipercayaka