TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KONTRAKAN (Studi Kasus di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)

ABSTRAK Sewa-menyewa kontrakan sudah sangat lazim dilakukan dikalangan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan. Namun dalam pelaksanaanya terkadang tidak sesuai dengan ketentuan akad atau perjanjian yang telah disepakati, tidak jarang para pemilik kos meminta uang tambahan sebagai bentuk denda atas ketidakdisiplinan pembayaran kontrakan seperti yang terjadi pada Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Dimana pemilik kontrakan menerapkan sebuah denda keterlambatan pembayaran kontrakan dan meminta uang perpanjangan terlalu dini tanpa adanya sebuah akad atau perjanjian sebelumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem denda keterlambatan bayar kontrakan di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang denda keterlambatan bayar kontrakan di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analisis, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada para pengelola Kontrakan dan beberapa penyewa kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, data sekunder yang diperoleh dari buku�buku yang relevan dengan penelitian.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa pengelola Kontrakan dan beberapa penyewa kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Analisis yaitu dengan analisis kualitatif dengan menggunakan metode cara berfikir induktif. Hasil penelitian menujukan bahwa sistem pelaksanaan pemberian denda keterlambatan pembayaran kontrakan di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung diawali dengan akad yang tidak disebutkan secara jelas diantaranya dengan pembayaran perpanjangan yang dilaksanakan 2 minggu sebelum masa sewa berakhir dengan presentase 25% serta adanya denda keterlambatan pembayaran apabila penyewa kontrakan telat membayar uang sampah yaitu Rp 5000,-/minggu, telat membayar perpanjangan waktu kontrakan jika ingin melanjutkan yaitu Rp 25.000 dan telat membayar biaya sewa kontrakan bulanan yaitu Rp 25.000,-/minggu. Ketentuan-ketentuan denda tersebut tidak terdapat dalam akad. Tinjauan Hukum Islam pada denda keterlambatan pembayaran iii kontrakan di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung jika dilihat dari ketentuan syarat sewa-menyewa dalam Islam yang tidak terpenuhi secara menyeluruh baik dalam hal ̅qid maupun akad dimana tidak adanya keridhoan dalam pembayaran denda keterlambatan pembayaran dan tidak adanya akad untuk pemberlakuan denda menyebabkan tidak sah untuk dilakukan karena pada dasarnya akad adalah perikatan antara j̅ ̅b dengan qab ̅l yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak walaupun pengenaan denda dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplina