TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH TUNAWICARA DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019-2020 (Studi Kasus Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus)

ABSTRAK Akad nikah yang dilakukan oleh mempelai tunawicara adalah dengan mewakilkan perwalian dari mempelai wanita diserahkan ke penghulu untuk menikahkan. Selanjutnya, untuk pengucapan qabul nikah, dari mempelai pria menunjuk kakak kandung nya sendiri. Kakak kandung ini menerjemahkan ucapan penghulu, begitupun sebaliknya. Sighat qabul tetap diucapkan oleh mempelai pria, namun tetap diterjemahkan oleh kakak kandung. Hal tersebut dilakukan oleh pihak keluarga mempelai pria dengan kesepakatan bersama tanpa surat kuasa. Terakhir para saksi akan mengatakan sah. Berdasarkan keterangan di atas penyusun ingin meneliti proses akad nikah bagi tunawicara ketika mempelai mengucapkan qabul, menggunakan isyarat atau diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam pengucapan qabul harus diucapkan secara jelas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap qabul melalui juru bicara. Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan dalam skripsi ini Bagaimana praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, Bagaimana tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan di KUA Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, dan tinjauan hukum Islam dan perundang�undangan di Indonesia terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan di KUA Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data: Primer dikumpulkan melalui interview, observasi, maupun dokumen, dan Sekunder dikumpulkan melalui dokumen�dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, Praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Air Naningan pengabulannya dibantu oleh seorang juru bicara dan pemberian kuasanya tidak berbentuk tulisan, yang mana salah satunya merupakan kakak kandunganya sendiri. Menurut hukum Islam, tidak ditemukan dalil yang membolehkan pelaksanaan ijab qabul bagi mempelai tunawicara yang tidak menggunakan bahasa isyarat dan tulisan. Pada praktiknya, ada serah terima dari calon iii pengantin laki-laki tunawicara kepada pihak wakil . Ini dilakukan supaya ijab dan qabul berjalan dengan lancar dan mempercepat jalannya prosesi akad nikah. Pelaksanaan akad nikah bagi calon laki�laki tunawicara semacam ini bisa disebut sebagai maslahah mursalah, karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat maslahah mursalah. Maka, dapat dijadikan sebagai hujjah hukum. Dimana pada praktiknya ada dorongan dari masyarakat, tokoh ulama, dan kesepakatan kedua orangtua calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan. Menurut KHI pasal 17 ayat 3 pun memperbolehkan penggunaan Bahasa isyarat dalam akad nikah, apalagi penerjemahan demi menambah jelasnya isyarat. Maka, hal tersebut boleh dilakukan menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia