ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Studi di DPRD Kota Bandar Lampung)

ABSTRAK Bentuk Negara yang digunakan di Indonesia adalah bentuk Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat kepemerintahan daerah sebagai mana mestinya.Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi dan anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi Daerah sehingga kedua lembaga itu saling mendukung satu dengan yang lain. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Berdasarkan latar belakang yang penulis jeaskan, Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana peran DPRD dalam pengawasan APBD di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan undang undang tentang DPRD dan Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis peran DPRD dalam pengawasan APBD di Kota Bandar Lampung, serta bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan penelitian lapangan (field research) artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur, dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di DPRD Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menggunakan tentang data yang bersumber dari data primer melalui wawancara kepada Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa DPRD Kota Bandar Lampung sudah cukup baik dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota iiiBandar Lampung, tetapi menurut penulis ada yang harus perlu diperbaiki dalam melakukan pengawasan anggaran yang dipakai untuk infrastruktur seperti pembangunan fly over dan sebagainya seharusnya di alokasikan ke sektor yang lebih membutuhkan seperti kesehatan dan pangan. Dalam pandangan Fiqh SiyasahDPRD harus berpegang teguh pada prinsip al amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al’munkar dalam mengambil kebijakan dan berlaku adil. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Islam mengatur dan menentukan segala kepentingan umat dalam bentuk system pemerintahan Negara dengan membentuk Ahl Al-Hall Wa Al-A’aqd dan dikenal pada saat itu DPRD serta tujuan bernegara dalam Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat