DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN PARAMETER PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE OLEH DIREKSI BUMN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013)

Muhammad Ananda Dery Pratama, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: anandadery@student.ub.ac.id ABSTRAK Jurnal ini mengangkat permasalahan terkait Dasar Pertimbangan Hakim sebagai Parameter dalam menerapkan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia berdasarkan dua Kasus, yaitu Kasus yang menjerat Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Periode 2009-2014 yang terdapat dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dan Kasus yang menjerat dua mantan Pejabat Bank Mandiri, yaitu Fachrudin Yasin (Group Head Corporate Relationship) dan Roy Ahmad Ilham (Group Head Credit Approval) yang terdapat dalam Putusan Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013. Tujuan daripada penulisan Jurnal ini untuk menganalisa Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam kedua putusan tersebut sudah sesuai dengan Doktrin Business Judgment Rule serta melihat Apakah parameter yang tepat yang dapat digunakan oleh hakim untuk menilai penerapan Doktrin Business Judgment Rule oleh Direksi BUMN. Penulisan Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dari penelitian tersebut, Penulis memperoleh jawaban bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalam kasus yang menjerat Karen Agustiawan tidak relevan dengan Doktrin Business Judgment Rule, hal ini dikarenakan hakim tidak menyebutkan dasar hukum yang dirujuk untuk dijadikan dasar hukum dalam Putusan tersebut, sedangkan Dasar Pertimbangan Hakim dalam kasus yang menjerat dua eks Pejabat Bank Mandiri juga dapat dikatakan tidak sesuai dengan Doktrin Business Judment Rule, hal ini dikarenakan Doktrin Business Judgment Rule hanya cukup untuk melindungi Direksi saja. Berdasarkan Subyeknya, Doktrin Business Judgment Rule hanya dapat diterapkan oleh Direksi Perusahaan. Sedangkan berdasarkan Obyeknya, Keputusan Bisnis (business decisions) dari Direksi yang menimbulkan kerugian adalah Obyek dari Doktrin Business Judgment Rule. Selain merujuk pada Pasal 97 ayat (5) UUPT, untuk menentukan Parameter Penerapan Doktrin Business Judgment Rule oleh Direksi BUMN di Indonesia hakim juga dapat merujuk pada Dokumen Internal milik Perusahaan terkait Business Judgment Rule dan merujuk pada Teori Hukum yang ada seperti Teori Kausalitas dan Teori Pertanggungjawaban.Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Parameter, Business Judgment Rule ABSTRACT This research studies the basic consideration of judges regarding the implementation of the business judgment rule in Indonesia with the case of Karen Agustiawan as the Director of PT. Pertamina (Persero) 2009-2014 as set forth in Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020 and another case of the two former officials of Bank Mandiri, Fachrudin Yasin (Group Head Corporate Relationship) and Roy Ahmad Ilham (Group Head Credit Approval) as set forth in Decision Number 130 PK/Pid.Sus/2013. This article is intended to analyze whether the basis of the judges’ consideration regarding the two decisions are relevant to the doctrine of business Judgement Rule and what parameters can be used by judges to assess the implementation of the doctrine by the board of directors of the State-owned Enterprises (BUMN). This research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The research reveals that the basis of the judges’ consideration is not relevant to Business Judgement Rule Doctrine since the judges did not mention the legal basis used as a reference in the decisions. Moreover, the consideration made by the judges over the case of the two former officials of Bank Mandiri is found also irrelevant to the business judgment rule doctrine since this doctrine only protects company directors. In terms of the subject, the business judgment rule doctrine can be applied by company directors. As an object, the business decisions made by the directors that could cause losses involve the object of the doctrine. In addition to Article 97 paragraph (5) of UUPT, to set the parameter of the implementation of the doctrine by the director of BUMN Indonesia, judges could refer to internal documents of the companies regarding business judgment rule and legal theories such as causality and responsibility. Keywords: judges’ basic consideration, parameter, business judgment rul