KETIMPANGAN PEMBERIAN HAK PERAWATAN AKIBAT MENDOMINASINYA NARAPIDANA DALAM RUTAN KELAS II B HUMBANG HASUNDUTAN

Rumah Tahanan Negara merupakan tempat dimana seorang tersangka di tahan selama proses persidangan dan memiliki keputusan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan. Namun bagaimana yang terjadi apabila dalam suatu Rutan terdapat lebih banyak bahkan hinggga mendominasi isi rutan tersebut adalah narapidana. sebagaimana dalam pada Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.:M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan menyebutkan ” narapidana yang sudah berada di Lapas tidak dapat dipindahkan ke Rutan, karena sesuai fungsinya Lapas yaitu tempat melakukan pembinaan narapidana Kalaupun narapidana harus dipindahkan, maka narapidana tersebut hanya dapat dipindahkan ke LAPAS wilayah lain dan bukan ke RUTAN,”. Hal ini tentu menyebabkan berbagai ketimpangan pemberian hak perawatan akibat mendominasinya narapidana yang berada dalam sebuah Rutan. Tujuan dari pada penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana proses perawatan yang diberikan kepada tahanan akibat mendominasinya narapidana di dalam rutan tersbeut dan apa dampak yang terjadi akibat kelebihan over kapasitas yang terjadi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normative dimana penelitian dilakukan sebagaimana apa yang tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan, untuk dikumpulkan kemudian di analisis berdasarkan data yang telah di kumpulkan. Menyimpulkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas II B Humbang Hasundutan menciptakan suatu lingkungan yang mampu menunjang proses pembinaan dengan mengubah karakter narapidana dan memaksimalkan setiap sarana dan prasarana, kebutuhan dan hak tahanan dan narapidana yang di upayakan dengan semaksimal mungkin di tengah over kapasitas yang tinggi.