TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN

Di era modern ini, transportasi merupakan sarana bagi banyak orang untuk melakukan aktivitas sejak zaman dahulu, dan dapat diwujudkan dalam bentuk pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan tanggung jawab hukum penyelenggara jasa distribusi kargo atas kerugian konsumen Dalam kondisi demikian, kebutuhan masyarakat akan transportasi semakin meningkat. Transportasi menjadi kebutuhan utama yaitu angkutan kargo. Konsumen yang melakukan pengiriman barang harus dilindungi oleh UU No 1. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktiknya, konsumen seringkali masih merasa dirugikan karena masalah pengangkutan barang. Pelaku niaga memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang diderita apabila terjadi kehilangan atau kerusakan berdasarkan nilai barang. Pertanyaan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara jasa pengiriman atas kerugian konsumen dan apa akibat hukum kerugian konsumen antara konsumen dengan penyelenggara jasa pengiriman. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter (studi kepustakaan) serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian penulis tentang tanggung jawab hukum perusahaan jasa pengiriman produk atas kerusakan, kehilangan, keterlambatan atau kerugian kepada konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau sesuai dengan standar mutu Barang dan/atau jasa yang berlaku untuk transaksi, serta akibat hukum kerugian konsumen oleh pelaku usaha jasa distribusi barang adalah pelaku usaha yang memberikan ganti rugi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak memenuhi persyaratan Disepakati bahwa konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan pelayaran jika dirugikan