Upaya Pengembangan Kurikulum Prodi S.2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Walisongo Semarang

This article presents a discussion of Curriculum Development Effort of S.2 Management of Islamic Education (MPI) UIN Walisongo Semarang especially related to input fom users or ekesternal stakeholders, which include graduate and alumni users. Data collection methods used were open questionnaires, in-depth interviews and documentation. The findings of the research mentioned that the effort of curriculum development of Study Program S.2 Management of Islamic Education UIN Walisongo Semarang has two strategies. First: a bottom up strategy that reactive to market needs with indicators that graduate users have been satisfied and responsive to the needs of the graduates themselves. While the second stretegi is top down, following the National Standards of Higher Education Curriculum based on National Qualifiers Framework Indonesia (KKNI). Therefore, it can be said that in the effort of curriculum development, a joint effort is made between stakeholders' inputs and government standards.AbstrakArtikel ini menyajikan pembahasan mengenai Upaya Pengembangan Kurikulum Prodi S.2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Walisongo Semarang khususnya yang berhubungan dengan masukan users atau stakehoders ektsternal yang meliputi pengguna lulusan dan alumni. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner terbuka, wawancara mendalam dan dokumentasi. Temuan penelitian menyebutkan bahwa Upaya pengembangan kurikulum Program Studi S.2 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang telah menempuh dua strategi. Yaitu bottom up yang responsive terhadap kebutuhan pasar dengan indikator bahwa pengguna lulusan telah merasa puas dan responsive dengan kebutuhan lulusan itu sendiri. Sedangkan stretegi kedua dengan top down berdasarkan standart Nasional Kurikulum Pendidikan Tinggi barbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam upaya pengembangan kurikulum, ditempuh upaya gabungan antara masukan stakeholders dan standar pemerintah