Komunikasi Politik di Era Pandemi Covid-19

Sejak Maret 2020, saat dinyatakan bahwa pamdemi Covid-19 sebagai bencana non alam mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melakukan berbagai kebijakan dan tindakan. Kebijakan dan tindakan dilakukan guna penanganan dan pencegahan virus corona dibawah koordinasi Gugus Tugas dan lalu dilanjutkan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Penanganan dan pencegahan virus corona juga mengubah pola dan mekanisme komunikasi politik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Makalah ini akan melakukan pemaparan dan kajian akan pelaksanaan komunikasi politik pada penanganan pamdemi Covid-19 yang berubah pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan terjadi pada komunikator, pesan dan wadah/alat komunikasi yang digunakan.