PENEGAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NO 6 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TERHADAP PELAKU USAHA DI KOTA BUKITTINGGI

ABSTRAK Kebutuhan lingkungan baik dan sehat harus didapat bagi setiap warga negara indonesia, namun pada saat ini lingkungan baik dan sehat sulit didapat karena diketahui dunia saat ini tengah mengalami permasalahan sangat serius akibat munculnya Corona Virus Disease 2019. Maka dari itu pemerintah dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaku usaha di Kota Bukittinggi. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah (1) Bagaimana penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaku usaha di Kota Bukittinggi (2) Apasaja kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaku usaha di tingkat Penyidikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan di lapangan), sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai penerapan sanksi pidana menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaku usaha di Kota Bukittinggi. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa penegakan Sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaku usaha di Kota Bukittinggi baru sebatas sanksi Administratif. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil (Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi) dalam menegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalin Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaku usaha di Kota Bukittinggi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, yang mana faktor partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting dalam penegakan hukum tersebut. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Corona Virus Disease 2019, Adaptasi Kebiasaan Bar