KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITURPADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT (STUDI DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG PAYAKUMBUH)

KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITURPADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT (STUDI DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG PAYAKUMBUH) Anggi Fito Juliand, 1820123057, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2021, 107 Halaman ABSTRAK Bank memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, hal ini biasa disebut dengan kegiatan pinjam meminjam (kredit). Kredit yang diberikan oleh bank, dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang di dasarkan atas perjanjian kredit yang di lakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak masyarakat sebagai debitur. Pihak kreditur dalam menyalurkan kreditnya biasanya memerlukan suatu jaminan atau agunan yang bertujuan agar debitur tersebut tidak akan melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap kreditur. Salah satu subjek dalam suatu masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil, karena terdapat suatu kebiasaan yang timbul di kalangan pegawai negeri yang mana mereka biasa menjaminkan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di berbagai bank, sedangkan jika terjadi wanprestasi seperti seorang PNS dipecat secara tidak hormat yang menimbulkan kehilangan kesanggupan dalam memenuhi prestasinya, maka bank harus segera mengambil tindakan melakukan sita jaminan hinggamelaksanaan pelelangan terhadap agunan tersebut. Padahal keberadaan dari SK PNS sebagai agunan itu sendiri tidak memiliki unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai jenis dari suatu jaminan. Rumusan masalah yang dibahas adalah pertama, kepastian hukum SK PNS bagi kreditur sebagai jaminan dalam perjanjian kredit ditinjau berdasarkan Peratuan Perundang-undangan, kedua bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS yang diberhentikan tidak hormat pada PT. Bank Perkereditan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan tujuan untuk mengetahui apakah law in the book (peraturan hukum yang bersifat umum) sudah sesuai dengan law in action (peristiwa konkret yang terjadi pada masyarakat). Hasil kajian penelitian menunjukan bahwa dari segi ketentuan hukum tidak ada hal yang mengisyaratkan bertentangan dengan ketentuan hokum, semuanya dikembalikan pada mereka yang berjanji atas perjanjian kredit tersebut selama yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan peraturan.Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1338 Kuhperdata yg mengisyaratkan perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri. Namun dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS ini memiliki kemungkinan wanprestasi salah satunya dipecat secara tidak hormat, maka dari itu agar pihak kreditur aman maka dalam menyalurkan kredit kepada PNS harus di ikuti dengan jaminan yang memiliki sifat eksekutorial yang jelas sehingga terciptanya kredit yang tidak memiliki resiko bagi kreditur. Kata kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan SK PNS LEGALASSURANCE FOR CREDITORS IN CREDIT AGREEMENTS WITH GUARANTEE DECISIONS FOR THE APPOINTMENT OF CIVIL SERVANT DISCONTINUED TERMINATION ( STUDY AT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAYAKUMBUH ) Anggi Fito Juliand, 1820123057, Master Of Notary Law Faculty, Year 2021, 122Pages ABSTRACT Banks have a function to channel funds to people in need, this is commonly referred to as lending and borrowing activities (credit). Credit provided by a bank is intended to provide money based on a credit agreement made between the bank as a creditor and the community as a debtor. The creditor in distributing his credit usually requires a guarantee or collateral with the aim that the debtor will not default on the obligations that must be fulfilled to the creditor. One of the subjects in a society is Civil Servants, because there is a habit that arises among civil servants where they usually guarantee Civil Servant Decrees in various banks, whereas if there is a default, such as a civil servant, he is dishonorably dismissed which causes loss of ability. in fulfilling its performance, the bank must immediately take action to confiscate the collateral to carry out the auction of the collateral. Whereas the existence of a civil servant decree as collateral itself does not have elements that can be categorized as a type of guarantee. The formulation of the problems discussed are first, the legal certainty of the PNS SK for creditors as collateral in the credit agreement is reviewed based on the statutory regulations, both forms of legal protection for creditors in the event of a default in the credit agreement with the guarantee of the SK PNS who are dismissed dishonorably at PT. West Sumatra Regional Credit Bank Payakumbuh Branch. This study uses an empirical juridical approach with the aim of finding out whether law in the book (general legal regulations) is in accordance with law in action (concrete events that occur in society). The results of the research study show that in terms of legal provisions there is nothing that indicates that it is contrary to legal provisions, everything is returned to those who promised the credit agreement as long as the agreement did not conflict with regulations This is in accordance with the provisions in Article 1338 of the Civil Code which implies that the agreement has the same legal force as the power of a law for those who bind themselves. However, in the credit agreement with the guarantee of this PNS SK, there is the possibility of default, one of which is dishonorably dismissed, therefore in order for the creditor to be safe, in distributing credit to PNS, it must be followed by guarantees that have a clear executorial nature so that credit is created that has no risk for creditors. Keywords: Credit Agreements,Guarantee SK PN