KEDUDUKAN STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF TERHADAP SISTEM PENDAFTARAN TANAH DAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KOTA PADANG

ABSTRAK Kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah tidak terikat dalam suatu sistem pemerintahan, tetapi lebih terikat pada prinsip-prinsip dan hak azasi manusia. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, penyelenggaran pendaftaran tanah di Indonesia didasarkan atas ketentuan-ketentuan yuridis formal yang dituntut sedemikian rupa sehingga antisipatif terhadap perkembangan keadaan. Pengertian sistem negatif bahwa keterangan-keterangan yang ada pada sertifikat/buku tanah jika tidak benar dapat diubah, oleh karena itu setiap orang yang merasa berhak mempunyai peluang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan menuntut haknya sepanjang mampu membuktikan sebaliknya sesuai hukum pembuktian. Hal itu hanya bisa dilakukan sebelum 5 tahun pasca terbitnya sertipikat. Sedangkan bertendensi positif berarti adanya peran aktif dari pelaksanaan pendaftaran tanah. Permasalahan dalam tesis ini yaitu Pertama Bagaimana kedudukan Pasal 32 ayat (2) PP. No. 24 Tahun 1997 dalam penyelesaian perkara pertanahan di Kota Padang baik melalui Peradilan Perdata maupun Peradilan Tata Usaha Negara, kedua Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 baik Hakim Perdata maupun Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan ketiga Bagaimana implikasi Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dalam putusan hakim terhadap Sistem Pendaftaran Tanah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuh kan seperti studi dokumen, mempelajari bahan-bahan, literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hasil dari proses pendaftaran tanah, kepada pemegang hak atas tanah yang mendaftarkan tanahnya diberikan surat tanda bukti hak yang disebut sertipikat. Sertipikat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah berupa satu lembar dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang diperlukan dari suatu bidang tanah yang didaftar. Hal ini dikarenakan pemilik hak yang sebenarnya dapat kehilangan hak yang sebenarnya ia punyai. Sedangkan masyarakat yang memiliki sertipikat dan praktisi hukum yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara langsung, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah. Diterapkannya pasal ini masih tergantung dari pertimbangan hakim apakah akan membawa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Karena adanya dua kepentingan yang saling terbentur yaitu jika Penggugat benar-benar pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dan Tergugat benar-benar memperoleh hak atas tanahnya dengan itikad baik, sehingga diterapkan atau tidaknya pasal ini pada penyelesaian sengketa tanah ada pada wewenang hakim yang mengadili perkara. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sistem Pendftaran Tanah dan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah