ABSTRAK Rahmat Taufik, No BP. 1510841002, Implementasi Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga adat, seni dan budaya di Provinsi Sumatera Barat, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2021. Dibimbing oleh: Drs.Yoserizal, M.Si dan Dr.Hendri Koeswara,S.IP,M.Sos.Sc. Skripsi ini terdiri dari 183 dengan referensi 7 buku teori, 6 buku metode, 3 skripsi, 1 tesis, 2 jurnal, 9 dokumen kebijakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni dan budaya pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan lembaga adat sebagai sasarannya. Implementasi program dilaksanakan berupa pembinaan terhadap 18 nagari percont...
ABSTRAK Vovi Ratna Qori, NIM 1810842030, Manajemen Program Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasray...
Keberadaan potensi rantau dalam pembangunan sebagai sebuah keunikan direspon secara khusus oleh Peme...
Pemerintah Desa ini memiliki suatu kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel....
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Implementasi Peraturan Bupa...
Peran kepala desa adalah sebagai perencana suatu pembangunan, pengawas pembangunan juga pelopor pemb...
Implementasi program merupakan suatu pelaksanaan, ataupun tindakan kebijakan/program yang dilakukan...
Penelitian ini dilandasi oleh beberapa konsep dan teori yaitu kebijakan publik, implementasi kebija...
Kajian Implementasi Program Pengembangan Distrik (PPD) di Provinsi Papua bertujuan memahami penangan...
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sistem kolaborasi pengelolaan hutan antara Per...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga Ke...
Kajian Implementasi Program Pengembangan Distrik (PPD) di Provinsi Papua bertujuan memahami penangan...
Surya Lestari, 1410842025, Sinergitas Stakeholders dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Keluarga M...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam efektivitas pengelolaan lahan k...
Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir diseluruh negara berkembang. Yang disebabkan kar...
Penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan harus tetap dalam kontrol dan pengawasan pemerint...
ABSTRAK Vovi Ratna Qori, NIM 1810842030, Manajemen Program Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasray...
Keberadaan potensi rantau dalam pembangunan sebagai sebuah keunikan direspon secara khusus oleh Peme...
Pemerintah Desa ini memiliki suatu kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel....
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Implementasi Peraturan Bupa...
Peran kepala desa adalah sebagai perencana suatu pembangunan, pengawas pembangunan juga pelopor pemb...
Implementasi program merupakan suatu pelaksanaan, ataupun tindakan kebijakan/program yang dilakukan...
Penelitian ini dilandasi oleh beberapa konsep dan teori yaitu kebijakan publik, implementasi kebija...
Kajian Implementasi Program Pengembangan Distrik (PPD) di Provinsi Papua bertujuan memahami penangan...
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sistem kolaborasi pengelolaan hutan antara Per...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga Ke...
Kajian Implementasi Program Pengembangan Distrik (PPD) di Provinsi Papua bertujuan memahami penangan...
Surya Lestari, 1410842025, Sinergitas Stakeholders dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Keluarga M...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam efektivitas pengelolaan lahan k...
Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir diseluruh negara berkembang. Yang disebabkan kar...
Penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan harus tetap dalam kontrol dan pengawasan pemerint...
ABSTRAK Vovi Ratna Qori, NIM 1810842030, Manajemen Program Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasray...
Keberadaan potensi rantau dalam pembangunan sebagai sebuah keunikan direspon secara khusus oleh Peme...
Pemerintah Desa ini memiliki suatu kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel....