Komunikasi Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatra Barat dalam Mengelola Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah agar masyarakat ikut serta dalam mengawasi proses jalannya pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah yang tertuang dalam UU No. 14 tahun 2008. Upaya ini diwujudkan dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Kominfo Sumbar melakukan komunikasi secara internal dan eksternal. Bagaimana proses pengelolaan informasi publik yang dilakukan Dinas Kominfo selaku PPID Utama kepada PPID Pembantu dalam tahap pengumpulan. Objek penelitian ini adalah komunikasi organisasi Dinas Kominfo Sumbar. Penelitian ini menggunakan Teori Pengorganisasian dengan metode kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah postpositivisme. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara internal komunikasi organisasi Dinas Kominfo Sumbar berjalan dengan kekeluargaan dan demokratis. Namun dalam pengelolaan informasi publik mengalami kendala dalam pengumpulan Daftar Informasi Publik sehingga terjadi keterlambatan. Keterlambatan tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi organisasi ekternal secara informal oleh PPID Utama kepada PPID Pembantu. Pengelolaan informasi publik sebenarnya sudah sesuai dengan Teori Pengorganisasian yaitu act, interact, dan double interact. Namun belum berjalan secara maksimal pada proses double interact yang tidak melibatkan komunikasi informal sehingga tidak terjalin hubungan baik antara PPID Utama dengan PPID Pembantu