AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROTOKOL NOTARIS

AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROTOKOL NOTARIS (Adhitia Rully Saputra, 1720122006, Program Studi Megister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 114 Halaman) ABSTRAK Notaris sebagai salah satu profesi hukum tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang akhirnya akan mengakibatkan seorang pengemban profesi Notaris pada pelanggaran UUJN-P maupun Kode Etik bahkan ada yang memiliki potensi pemidanaan. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Notaris yang melakukan tindakan diluar kewenangan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana yang telah diadili di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Pdg. Dalam kasus ini Notaris dijadikan terdakwa atas tindak pidana korupsi pengadaan tanah Kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang (sekarang UIN Imam Bonjol). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: a). Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap? b). Bagaimana implikasi pemberhentian Notaris tersebut terhadap Protokol Notaris? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, namun proses pelaksanaannya memakan waktu yang lama karena menunggu surat keputusan Menteri atas pemberhentian Notaris tersebut. 2). Dengan diberhentikannya Notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Protokol Notaris wajib diserahterimakan kepada Notaris penerima Protokol yang ditunjuk oleh Menteri. Kata Kunci : Akibat Hukum, Notaris,Tindak Pidana, Protokol Notaris DUE TO THE LAW OF NOTARIS THAT COMPARE CRIMINAL ACTS THAT HAVE PERMANENT LAW POWER AND THEIR IMPLICATIONS ON THE NOTARY PROTOCOL (Adhitia Rully Saputra, 1720122006, Notary Masters Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 2021, 114 pages) ABSTRACT Notaries as one of the legal professions are not immune from mistakes that will eventually lead to a notary profession in violating the UUJN-P and the Code of Ethics and some even have the potential for punishment. Given that the role and authority of a Notary is very important in social life, the behavior and actions of a Notary in carrying out the function of authority are vulnerable to abuse that can cause harm to the community. Notaries who act outside the authority that has been determined by law can be categorized as unlawful acts. As has been tried in the Class IA Padang District Court with Decision Number 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Pdg. In this case, the Notary was accused of corruption in land acquisition for Campus III of the State Islamic Institute (IAIN) Imam Bonjol Padang (now UIN Imam Bonjol). The formulation of the problem in this study are: a). What are the legal consequences for a Notary who commits a criminal act that has permanent legal force? b). What are the implications of the Notary's dismissal on the Notary Protocol? The approach used in this research is empirical juridical. This study uses primary and secondary data. Data were analyzed qualitatively. The results of the study show that: 1) The Notary was dishonorably dismissed by the Minister because it was proven legally that he had committed a criminal act of corruption which had permanent legal force, but the implementation process took a long time because it was waiting for the Minister's decision on the dismissal of the Notary. 2). With the dismissal of a Notary who commits a criminal act that has permanent legal force, the Notary Protocol must be handed over to the Notary receiving the Protocol appointed by the Minister. Keywords: Legal Consequences, Notary, Crime, Notary Protoco