KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA

People with disabilities still find it difficult to find and find work because they are considered less productive and unable to work. However, every human being has human rights including the right to get a job. According to the ASN Law Article 61 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus explains that because every Indonesian citizen has the same opportunity to apply to become a Civil Servant (PNS) after fulfilling the requirements. This study uses a normative study with qualitative descriptive analysis focused on library research and analysis of the preparation of written data. The author finds that the government's role is through policies and program realizations whose direction is not only supervision in sanctioning employers but also developing the quality and placement of workers with disabilities, opening up a special labor market and promoting all stakeholders to provide recruitment. Nevertheless, the role of the central government in realizing the obligations of international and national human rights legal instruments has not complied with the provisions comprehensively because special regulations relating to employment still have discrimination provisions, the absence of government technical regulations on employment disability, lack of regulations and policy measures to encourage private sector employmentPenyandang disabilitas masih kesulitan mencari dan memperoleh bekerja karena dianggap kurang produktif dan tidak mampu bekerja. Namun, setiap manusia memiliki manusia hak-hak termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan. Menurut Undang-Undang ASN Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa karena setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah memenuhi persyaratan. Penelitian ini menggunakan studi normatif dengan analisis deskriptif kualitatif yang difokuskan pada penelitian kepustakaan dan analisis penyusunan data tertulis. Penulis menemukan bahwa peran pemerintah melalui kebijakan dan realisasi program yang arahnya tidak hanya pengawasan dalam sanksi kepada majikan tetapi juga mengembangkan kualitas dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, membuka pasar tenaga kerja khusus dan promosi kepada semua pemangku kepentingan untuk menyediakan pengerahan. Meskipun demikian, peran pemerintah pusat dalam mewujudkan kewajiban dari instrumen hukum hak asasi manusia baik internasional maupun nasional masih belum memenuhi secara komprehensif dengan ketentuan karena peraturan khusus yang berkaitan dengan ketenagakerjaan masih memiliki ketentuan diskriminasi, tidak adanya peraturan teknis pemerintah tentang disabilitas lapangan kerja, kurangnya peraturan dan langkah-langkah kebijakan untuk mendorong sektor swasta untuk dipekerjakan