Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

The Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights in each region have an important role in the harmonization of regional regulations in accordance with the legal hierarchy. Harmonization of law is an effort to create a harmony, suitability and compatibility to balance the legal norms. One of the agencies that has this role is the Ministry of Law and Human Rights to each region. The results of the study show that in relation to the duties and functions of the Regional Office, basically the duties and functions of the Regional Office in preparing regional regulations are in line with the provisions of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. the invitation, but the involvement of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights is limited and passive waiting for the local government and DPRD to participate. In an effort to increase the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the process of drafting regional regulations, it is necessary to formulate a rule for implementation that regulates in detail the mechanism for the preparation of regional regulations involving the Regional Government, DPRD and Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. optimizing the preparation of quality regional regulations.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setiap daerah memiliki peran yang penting dalam hal harmonisasi peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Harmonisasi hukum menjadi suatu upaya untuk menciptakan suatu keselarasan, kesesuaian serta kecocokan hingga keseimbangan terhadap norma-norma hukum. Salah satu instansi yang memiliki peran ini adalah Kementerian Hukum dan HAM hingga setiap daerah.Hasil penelitian bahwa Dalam kaitannya dengan Tugas dan fungsi Kanwil bahwa pada dasarnya tugas dan fungsi Kanwil dalam penyusunan peraturan daerah sudah sejalan dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hanya terbatas dan pasif menunggu pemerintah daerah maupun DPRD mengikutsertakan. Dalam upaya meningkatkan peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses penyusunan peraturan daerah perlu disusun suatu aturan untuk pelaksanaan yang mengatur secara rinci mekanisme penyusunan peraturan daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD maupun Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya payung hukum yang komprehensif diharapkan dapat mendorong optimalisasi penyusunan peraturan Daerah yang berkualitas