Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi serta kejelasan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu ditinjau dari Permendagri Nomor 110 tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi belum terlaksana dengan baik. Sama halnya dengan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaukan pengawasan kinerja kepala desa yang belum maksimal dalam pelaksanaan dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya
Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan peran badan permusyawaratan desa dalam menjalankan f...
Penerapan sistem checks and balances yaitu sistem yang saling mengimbangi dan saling mengawasi antar...
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyaw...
Bahwa selama ini yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia hanya lebih te...
Dalam skripsi ini mengangkat judul “Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Da...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BPD, serta untuk mengetahui kendala apa saja yang ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD membahas dan menyepakati rancangan ...
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan ke...
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan...
Dalam penelitian ini mengangkat Judul ”Peranan Badan Perwaklilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspira...
Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa...
Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa...
Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki kewenanga...
Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan BPD merupakan re...
Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan BPD merupakan re...
Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan peran badan permusyawaratan desa dalam menjalankan f...
Penerapan sistem checks and balances yaitu sistem yang saling mengimbangi dan saling mengawasi antar...
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyaw...
Bahwa selama ini yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia hanya lebih te...
Dalam skripsi ini mengangkat judul “Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Da...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BPD, serta untuk mengetahui kendala apa saja yang ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD membahas dan menyepakati rancangan ...
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan ke...
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan...
Dalam penelitian ini mengangkat Judul ”Peranan Badan Perwaklilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspira...
Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa...
Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa...
Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki kewenanga...
Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan BPD merupakan re...
Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan BPD merupakan re...
Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan peran badan permusyawaratan desa dalam menjalankan f...
Penerapan sistem checks and balances yaitu sistem yang saling mengimbangi dan saling mengawasi antar...
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyaw...