Tinjauan Yuridis Penerapan Effects Doctrine Terhadap Tindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Effects Doctrine Di Amerika Serikat Dan Di Indonesia)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait kekosongan hukum atas yurisdiksi hukum Indonesia terhadap tindakan pelanggaran persaingan usaha oleh pelaku usaha asing di Indonesia. Padahal hukum persaingan Indonesia mengadopsi prinsip teritorial melalui pasal 1 angka 5 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha diklasifikasikan sebagai entitas atau individu yang berdomisili atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan persaingan usaha di Indonesia dan berwenang atas pemutusan perkara persaingan usaha guna melindungi pelaku usaha di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah (1)Bagaimana analisis penerapan doktrin efek terhadap tindakan pelanggaran Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia? (2) Bagaimana perbandingan penerapan doktrin efek di Amerika Serikat dan di Indonesia berdasarkan kasus persaingan usaha? Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah tersebut bahwa berdasarkan putusan KPPU 07/KPPU-L/2007 bahwa secara tidak eksplisit menerapkan single economic entity doctrine sebagai dasar hukum atas pelanggaran persaingan yang dilakukan oleh kelompok usaha x Temasek di Indonesia. Penggunaan doktrin tersebut agar KPPU dapat melihat keterkaitan perusahaan kelompok usaha Temasek atas kepemilikan saham silang yang melanggar ketentuan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini mengalami ketidakpastian hukum karena ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur penggunaan doktrin terhadap pelanggaran persaingan usaha. Sehingga penulis mengajukan rekomendasi berdasarkan studi perbandingan dengan hukum persaingan usaha Amerika Serikat yaitu mengubah ketentuan hukum persaingan Indonesia berdasarkan ASEAN Regional Guideline on Competition Policy (ARGCP) dan hal lainnya guna melindungi perekonomian Indonesia