Persepsi Hakim Terhadap Pengaturan Dispensasi Perkawinan Pasca Putusan Mk ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun )

Peneliti mengangkat tentang Persepsi Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap pengaturan Dispensasi Perkawinan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena terdapat perubahan pengaturan Dispensasi Perkawinan pada perubahan usia batas minimal perkawinan menjadi 19 ( Sembilan belas ) tahun, dan bukti - bukti pendukung yang cukup sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu persepsi Hakim sangat penting dalam perubahan pengaturan Dispensasi Perkawinan. Penelitian Skripsi dengan rumusan masalah: Persepsi Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap pengaturan dispensasi perkawinan pasca putusan MK sebagaimana dituang dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitiаn hukum empiris dengаn mengunаkаn metode pendekаtаn yuridis sosiologis. Menggunakan Jenis dan Sumber Data primer dan sekunder, serta hasil dari wawancara dengan Hakim yang diаnаlisis dengаn menggunаkаn studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Selаin itu jugа menggunаkаn teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun setuju dengan perubahan usia batas minimal perkawinan menjadi 19 ( Sembilan belas ) tahun, dan bukti - bukti pendukung yang cukup sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan usia menjadi 19 tahun dianggap lebih baik karena adanya kematangan yang lebih, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, sosial, psikologis dan kesehatan. Serta perubahan tersebut dapat meminimalisir permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Madiun karena harus adanya alasan kedaruratan yang terbukti, pasti dan teruku