Tinjauan Yuridis Pewarisan Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri Kepada Ahli Waris Warga Negara Asing

Penanaman modal di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu penamanan modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Melalui kegiatan tersebut, Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi investor untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, dengan ketentuan berupa batasan kepemilikan saham pada masing-masing kegiatan usaha. PT PMDN mewajibkan bahwa seluruh modal berasal dari WNI atau modal dalam negeri, sedangkan PT PMA memiliki ketentuan yaitu seluruh atau sebagian sahamnya berasal dari WNA atau modal asing. Kepemilikan saham di Indonesia memiliki negative list terutama untuk dimiliki pihak asing. Negative list secara umum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Lebih lanjut dalam ayat (4) pasal a quo menjelaskan bahwa bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC). Adapun Hukum waris di Indonesia mengakui tiga unsur utama pewarisan yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Ketiga unsur waris tersebut tidak membatasi subjek ahli waris dan objek warisan, selama mereka memenuhi prinsip warisan, yaitu persyaratan warisan yang timbul dari kematian dan persyaratan ahli waris yang tidak melanggar kepatutan. Adanya hak kebendaan yang melekat pada saham, maka pemilik saham berhak untuk mengalihkannya sebagai obyek waris yang dapat dimiliki oleh para ahli waris. Dengan kata lain, Pewarisan saham dari pewaris WNI kepada ahli waris WNA dapat dilaksanakan. Namun dalam kaitannya dengan objek harta warisan berupa saham perseroan bilamana ahli warisnya adalah WNA harus terlebih dahulu dilihat bidang usaha yang dijalankan perseroan tersebut dapat dimasuki unsur asing. Penelitian ini berfokus pada peralihan saham PT PMDN melalui kewarisan dari WNI kepada WNA. Kewarisan tersebut tentu memiliki prosedur yang berbeda dengan pewarisan saham kepada WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UUPT, sebab peralihan ini memiliki resiko perubahan anggaran dasar berupa perubahan kategori PT PMDN menjadi PT PMA dengan persyaratan tertentu. Adapun bila pewaris ingin mewarisi seluruh saham dan tidak menghendaki perubahan tersebut maka perusahaan dapat tetap menjadi PT PMDN dengan pewarganegaraan dan syarat lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum dari ahli waris yang merupakan WNA dalam suatu pewarisan dengan objek waris berupa saham PT PMDN serta guna mengetahui bagaimana implikasi yuridis atas pewarisan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)