Analisis Konsep Hak Menguasai Negara Dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (Bumn)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan konsep Hak Menguasai Negara dalam pembentukan holding BUMN, yang tidak terlepas dari pemaknaan atas Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai konstitusi ekonomi di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi semakin giatnya Pemerintah melakukan holding pada perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki core business yang sama, sehingga menyebabkan munculnya banyak anak perusahaan BUMN. Sedangkan di saat yang bersamaan, telah dilakukan uji materi, baik di MK maupun di MA mengenai pembentukan holding BUMN yang utamanya dilandasi 3 hal, yakni bagaimana legalitas/kedudukan hukum holding BUMN dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, sejauh mana tafsir atas hak menguasai negara dalam anak perusahaan BUMN dan apakah holding BUMN ini sesuai atau tidak dengan spirit perekonomian nasional dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian skripsi ini, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana problematika konsep hak menguasai negara dalam pembentukan Holding BUMN di Indonesia? (2) Bagaimana konsep hak menguasai negara dalam pembentukan Holding BUMN? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menghubungkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan, UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum tata negara yang kemudian dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuurdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoundensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, pembentukan holding BUMN masih ada dalam koridor Hak Menguasai Negara dan tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kebijakan holding BUMN bukanlah tindakan yang menghilangkan penguasaan atau kontrol negara terhadap anak perusahaan BUMN