Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Pelaut Indonesia Di Kapal Tiongkok Menurut Konvensi Ilo Nomor 188 Tahun 2007 Mengenai Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengangkat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Pelaut Indonesia di Kapal Tiongkok Menurut Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya kejadian eksploitasi pekerja migran pelaut Indonesia di Kapal Tiongkok. Tidak terpenuhinya perlindungan hukum dan sanksi terhadap pelaku eksploitasi pekerja migran pelaut Indonesia dikarenakan belum adanya instrumen hukum nasional yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di kapal Tiongkok. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Perlindungan hukum apa saja yang dapat diterapkan terhadap pekerja migran pelaut dalam kasus eksploitasi pekerja migran pelaut Indonesia di kapal tiongkok menurut konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan? dan Apa urgensi bagi negara Indonesia untuk meratifikasi konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian konseptual, pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan Teknik studi dokumen dan studi Pustaka yaitu perekaman data dengan pencatatan, copy file, dan jejak analisis kejadian. Selain itu, penelitian skripsi ini juga menggunakan penalaran deduktif yaitu penalaran berdasarkan kasus yang pernah ada. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa perlunya sebuah identifikasi terhadap perlindungan hukum bagi ABK yang x tercantum dalam konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 sebagai produk hukum internasional yang aktual dan memadai untuk mewujudkan kondisi kerja yang adil dan layak bagi para ABK, serta bahwa International Labour Organization Convention Work in Fishing Nomor 188 tahun 2007 penting untuk segera diratiikasi oleh Indonesia sebagai wujud tindakan preventif, represif dan korektif Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Hukum untuk Pekerja Migran Indonesia di Kapal Tiongkok