PRIORITAS BERDAKWAH PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA DI INDONESIA

This paper explains religion views to colonization, Dutch colonization in Indonesian, the da’wah priorities during Dutch colonization era, the Dutch responses toward Indonesian resistance, and the Indonesian responses toward Dutch colonization in Indonesia. Dutch colonists, trade monopoly, voyage and politics power that happened in Indonesia have really contradicted against Indonesian tradition. Although they often lost during the wars, but the agitation of Islam did not reduce their spirit to fight the Dutch. From this phenomenon, Dutch colonists, then, tried to eliminate Islamic influences from Indonesian people through:The negative effects of Dutch colonization, then, encouraged the emergence of Muslim Organizations and nationalistic movements concerning on the aspects of da’wah, education, economic social and politics.***Tulisan ini menggambarkan tentang pandangan agama terhadap penjajahan Belanda di Indonesia, prioritas dakwah pada masa penjajahan Belanda, respon penjajah Belanda terhadap perlawanan bangsa Indonesia untuk menghilangkan pengaruh Islam di Indonesia dan respon balik masyarakat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Penjajah Belanda, monopoli perdagangan, pelayaran dan kekuasaan politik. Hal ini sangat bertentangan dengan tradisi di Indonesia. Karenanya menyulut reaksi sengit bangsa Indonesia untuk memerangi mereka. Walau selalu kalah namun agitasi Islam tidak menyurutkan semangat bangsa Indonesia untuk tetap memerangi Belanda, karena itulah penjajah Belanda berusaha menghilangkan pengaruh Islam bagi bangsa Indonesia. Kondisi negatif bangsa Indonesia akibat terjajah oleh Belanda, dipengaruhi juga oleh gerakan pembaharuan di luar negeri, juga ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk menggunakan akal dalam merealisasikan ajaran Islam agar tujuan rahmatan lil alamin bisa tercapai, mendorong para da’i untuk mengambil langkah-langkah pembaharuan, melalui organisasi Islam yang bergerak dalam bidang : dakwah, pendidikan, sosial ekonomi dam politik.