Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pendiri Dan Pemegang Saham Unit Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas

Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaan BUM Desa menjelaskan bahwa BUM Desa dapat mendirikan unit-unit usaha yang berbentuk badan hukum. Namun Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek pendiri ialah perseorangan dan badan hukum sedangkan faktanya BUM Desa dalam peraturan perundang-undangan terkait tidak ada norma yang menyebutkan bahwa BUM Desa merupakan suatu badan hukum. Sehingga oleh karena itu menimbulkan kekaburan norma pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan hukum BUM Desa sebagai subjek dalam persyaratan sebagai pendiri dan pemegang saham atas unit usahanya yang berbentuk Perseroan Terbatas ? (2) akibat hukum dari unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan apabila BUM Desa yang terlibat sebagai subjek pendiri dan pemegang saham membubarkan diri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan statue approach dan conceptual approach. Dalam menyelesaikan isu hukum peneliti menggunakan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa BUM Desa merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum karena didirikan dengan konsep badan hukum. BUM Desa merupakan suatu badan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh Pemerintahan Desa sehingga memiliki kedudukan hukum menjadi subjek hukum dalam pendirian dan pemegang saham unit usaha berbadan hukum karena Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 secara tidak langsung juga menganggap BUM Desa mampu untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Akibat hukum dari unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas apabila BUM Desa membubarkan diri ialah terjadinya perubahan pemegang saham karena dengan pembubaran BUM Desa maka peneliti berpendapat bahwa BUM Desa juga mengundurkan diri sebagai pemegang saham. Kata Kunci: BUM Desa, Badan Hukum, Perseroan Terbatas, DesaAbstract Article 7 Paragraph (1) and Article 8 of Permendesa PDTT No. 4 of 2015 on the Management and Distribution of the BUM Desa explained that BUM Desa was able to establish business units in the form of legal bodies. However Article 7 Paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company states that the sole subject matter of the constituents are individuals and legal entities whereas in fact BUM Desa in the relevant legislation does not have a norm that states that BUM Desa is a legal entity. It therefore raises the ambiguity of the norm in Article 7 Paragraph (1) of the PDTT Proposal No. 4th of 2015. This study aims to analyze (1) the legal status of BUM Desa as a subject in the requirements as a founder and shareholder of its business unit in the form of a Limited Liability Company? (2) the legal consequences of a business unit in the form of a Limited Liability Company established if the BUM Desa involved as the founder and shareholder subject to dissolve. This research uses normative legal research methods. This study uses a statue approach and conceptual approach. In solving legal issues, researchers use the method of legal interpretation. The results of the study stated that BUM Desa is a legal entity because it was established with the concept of a legal entity. BUM Desa is a legal entity that was established by the Village Government so that it has a legal position to become a legal subject in the establishment and shareholders of a legal entity business unit because PDTT Permendesa No. 4 of 2015 also indirectly considers BUM Desa to be able to carry out these legal actions. The legal consequence of the business unit if BUM Desa dissolves itself is a change in shareholders because by the dissolution of BUM Desa, the researchers are of the opinion that BUM Desa is also resigned as shareholder. Keywords: BUM Desa, Legal Entity, Limited Liability Company, Village