ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGENAKAN PIDANA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR 651/PID.SUS/2015/PN.STB TENTANG PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGENAKAN PIDANA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR 651/PID.SUS/2015/PN.STB TENTANG PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI Milia Wulandari (SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) miliawulandari@mhs.unesa.ac.id Emmilia Rusdiana (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya) emmiliarusdiana@unesa.ac.id Abstrak Jumlah perkara perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia meningkat tajam dari tahun 2015 sampai 2017. Berdasarkan beberapa perkara perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia maka menimbulkan kerugian negara yang jumlahnya tidak ternilai. Salah satu contoh peristiwa kongkrit dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb mengenai tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Hakim mengenakan sanksi pidana pada terdakwa berupa 2 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Putusan tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn yang mengenakan sanksi pidana 2 tahun penjara dan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Mdl yang mengenakan sanksi 1 tahun penjara karena jika perdagangan satwa yang dilindungi dilakukan terus menerus maka akan mengakibatkan populasi satwa menurun dan keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Tujuan penelitian untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam mengenakan pidana pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb tentang perdagangan satwa yang dilindungi. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustaakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskripstif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengenakan pidana pada putusan-putusan perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis berdasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti. Pertimbangan yuridis pada putusan-putusan perdagangan satwa yang dilindungi, hakim cenderung melihat jumlah banyaknya barang bukti yang ada dalam mengenakan pidana dan hakim tidak melihat bahwa lamanya pelaku dan intensitas pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi maka akan mengurangi populasi satwa dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Sedangkan pertimbangan non yuridis, hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, untuk hal yang memberatkan terdakwa, hakim melihat tindakan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa. Hal yang meringankan terdakwa, hakim melihat latar belakang sosial serta perilaku terdakwa selama menjalani persidangan. Kata kunci: Putusan Pengadilan Negeri, Perdagangan satwa yang dilindungi, Pertimbangan Hakim Abstract The number of cases of protected animal trafficking in Indonesia has increased sharply from 2015 to 2017. Based on the many cases of protected animal trafficking in Indonesia it has caused state losses that are of invaluable value. One example of a concrete event can be seen in the Decision of the Stabat District Court Number 651 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stb concerning the crime of protected animal trade carried out by the defendant named Zamaas. The judge imposes criminal sanctions on the defendant in the form of 2 (two) months in prison and a fine of Rp. 5,000,000 (five million rupiah), the verdict is too light when compared to the decision of the Medan District Court Number 775 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Mdn which imposes a criminal sanction of 2 (two) years in prison and a District Court Decision Mandailing Natal Number 145 / Pid.B / 2014 / PN.Mdl which imposes sanctions of 1 (one) year in prison because if the trade in protected animals is carried out continuously it will cause the animal population to decline and the balance of the ecosystem will be disrupted. This legal research is normative juridical. Normative juridical is legal research conducted based on norms or rules of law. The data analysis technique uses prescriptive methods that provide legal arguments for the results of this legal research. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the judges consideration in imposing a criminal on the decisions of the trade in protected animals was based on judicial and non-judicial considerations. Juridical considerations are based on the charges of the public prosecutor, testimony of the accused, witness statements, expert testimony, and evidence. In juridical considerations on the decisions of protected animal trade, judges tend to see the amount of evidence in criminal charges and judges do not see that the perpetrators and the frequency of perpetrators trading protected animals will reduce the animal population and disturb the balance of the ecosystem. While the non-juridical considerations, the judge paid attention to matters that incriminated and relieved the defendant, for matters that incriminated the defendant, the judge saw the defendants actions and the actions of the defendant. The thing that alleviated the defendant, the judge looked at the social background and behavior of the defendant during the trial. Keywords: District Court Decision, Trade in protected animals, Judge Considerations PENDAHULUAN Sumber daya alam hayati merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan), sumber daya alam hewani (hewan) maupun berupa fenomena alam yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentukan lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang DasarwNegara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengelola dan mempergunakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar kualitas ekosistem”tetap terjaga. Berdasarkan amanat dari UUD NRI 1945 maka Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAHE). Pemberlakuan UU KSDAHE maka negara Indonesia mengadopsi ketentuan dalam salah satu konvensi internasional mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia masuk ke dalam jajaran tata hukum Indonesia adalah CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Abdullah, 2015: 125). Konvensi ini diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 43 Tahun 1978 tentang ratifikasi CITES yang menganjurkan bahwa semua negara di dunia harus mengetahui tata cara perdagangan tumbuhan dan hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi agar tidak membahayakanwkelestariannyawsertaw memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan makhluk hidup seperti Satwa (Supriadi, 2008: 165). Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air dan udara. Satwa terbagi menjadi satwa Buru, satwa liar, satwa yang dilindungi, dan satwa yang tidak dilindungi. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU KSDAHE menyebutkan bahwa satwa yang dilindungi merupakan satwa yang populasinya jarang atau dalam bahaya kepunahan dan satwa yang dilindungi tidak boleh diperdagangkan serta dipelihara tanpa izin, sehingga jika Satwa yang dilindungi tetap diburu dan diperdagangkan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam. Kasus perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia saat ini sudah berada pada level darurat dan banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan memanfaatkan media elektronik sebagai perantara untuk memperdagangkan satwa yang dilindungi. Berikut adalah data mengenai kasus perdagangan satwa yang dilindungi dan iklan tentang perdagangan satwa yang dilindungi melalui media elektronik yang ada di Indonesia. Tabel 1.1 Jumlah data kasus perdagangan satwa yang dilindungi dan iklan tentang perdagangan satwa yang dilindungi melalui media elektronik di Indonesia Tahun Jumlah kasus perdagangan satwa yang diproses Jumlah iklan perdagangan satwa yang dilindungi melalui media elektronik 2014 78 3640 2015 106 5000 2016 120 6517 2017 225 7058 Jumlah 529 22.215 Sumber: KONTAN, https://nasional.kontan.co.id/,2017. Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui mengenai Data mengenai jumlah kasus perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia meningkat tajam dari tahun 2015 sampai 2017 dan menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap larangan memperdagangkan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi saat ini telah menduduki peringkat ketiga setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia dengan nilai transaksi yang diperkirakan lebih dari 13 triliun pertahun yang nilainya terus meningkat. Contohnya pada tahun 2016 Indonesia mengalami kerugian sekitar 9 triliun dari kasus perdagangan satwa yang dilindungi, lalu pada tahun 2015 kerugian dari perdagangan satwa kukang saja yang meliputi 1359 ekor dan 2094 ekor kukang diambil paksa dari habitatnya mengalami kerugian sebanyak 59 miliar. Berdasarkan banyaknya kasus perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia bahkan perdagangan tersebut sudah sampai ke mancanegara maka menimbulkan kerugian negara yang jumlahnya tidak ternilai. Perdagangan”satwa yang dilindungi perlu dilakukan upaya pencegahan dalam mengurangi maraknya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, dan hal ini tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka. Hakim memiliki peran utama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan putusan suatu perkara dilembaga peradilan. Pemberian putusan dari seorang hakim”harus memiliki integritas dan tanggung jawab karena putusannya dapat berpengaruh kepada pihak yang memiliki perkara (Khudzaifah, 2008: 62). Serta putusan hakim harus memuat tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Seperti halnya peristiwa kongkrit pada putusan pengadilan negeri Stabat nomor 651/Pid.Sus/2015/PN Stb. Dalam perkara tersebut terjadi perbuatan tindak pidana dengan sengaja memperniagakan paruh burung rangkong, salah satunya dialami oleh Zama’as (untuk selanjutnya disebut terdakwa). Terdakwa merupakan warga yang bertempat tinggal di Dusun II Karang Rejo, Desa Perkebunan Namo Tongan, Kecamatan Kutabaru, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dari laporan masyarakat, maka petugas polisi kehutanan melakukan operasi penertiban dan peredaran satwa liar ditaman nasional gunung leuser wilayah SPTN V Bahorok dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli satwa yang dilindungi, dan didapatkan di rumah terdakwa berupa 12 (dua belas) buah paruh”burung rangkong. Satwa yang dimiliki oleh Zama’as merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan dikategorikan sebagai jenis burung yang dilindungi oleh UU KSDAHE. Berdasarkan kasus diatas pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN Stb, Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAHE yang menyebutkan “setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”, dengan vonis hakim berupa pidana selama 2 (dua) bulan penjara dan denda sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini apabila melihat ketentuan maksimal pidana yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE yang menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Penulis memandang putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb sanksinya terlalu ringan serta belum memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan. Sanksi 2 bulan penjara jika dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn dengan sanksi pidana 2 tahun penjara dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Mdl dengan sanksi pidana 1 tahun penjara, maka Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb yang hanya 2 bulan penjara itu terlalu ringan karena tingginya keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil memperdagangkan satwa yang dilindungi dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku membuat perdagangan satwa yang dilindungi semakin marak untuk dilakukan, meskipun sudah cukup banyak pelaku yang dihukum namun sanksi yang diberikan terlalu ringan sehingga belum bisa memberikan efek jera. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam mengenakan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb tentang perdagangan satwa yang dilindungi. Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan mengenai”pertimbangan hakim dalam mengenakan pidana pada putusan pengdilan negeri nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb tentang perdagangan satwa yang dilindungi ialah kajian teoritik mengenai Tindak Pidana Lingkungan, Satwa, Penyertaan, Pidana dan Pemidanaan serta Putusan”Hakim. tindak pidana merupakan”suatu perbuatan melawan hukum yang telah melanggar aturan yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang, dan harus terdapat kesalahan dalam diri pelaku tindak pidana, serta perbuatan yang dilarang itu diancam dengan sanksi yang berupa sanksi pidana. lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya (Syahrul, 2012:78). Dalam merumuskan”tindak pidana lingkungan hidup, hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata, tetapi yang juga bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Satwa merupakan bagian dari sumber daya alam hayati, menurut Pasal 1 angka 1 UU KSDAHE sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. sumber daya alam hewani berupa makhluk hidup yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi juga berperan besar dalam siklus kehidupan di alam.Meskipun satwa merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi harus dijaga kelestariannya agar populasi satwa tidak terancam punah”(Yogyanto, 2015: 117). Penyertaan (deelneming) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP). Ajaran penyertaan ini mempersoalkan”peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselenggarakan (voltooid), serta pertanggungjawaban atas sumbangan/bantuan itu (Mochammad, 1982: 2). Pidana adalah hukuman atas diri seseorang yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan suatu tindak pidana, dan pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan (Adami, 2002: 82). pemidanaan itu memiliki makna yang sama dengan penghukuman. Bahwa penghukuman (kata dasarnya adalah hukum), sehingga dimaknai dengan menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya”(brechten). Penghukuman pada perkara pidana, biasa disebut dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim (P.A.F Lamintang, 2010: 35). Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan (Tri, 2010: 68). Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan (Lilik, 2010: 45). METODE Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan guna menjawab isu hukum yang ada (Dyah, 2014: 1). Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam kemampuan memberikan kejelasan uraian dalam suatu subtansi karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan 2 pedekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan atau Statute Approach, Pendekatan kasus atau case approach (Johny, 2008: 300). Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penelitian ini seperti KUHAP, UU KSDAHE, UU Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus terhadap isu yang ditangani yang telah terbentuk menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan maka dapat menjadi fakta hukum yang terjadi di masyarakat dan diharapkan dapat dijadikan suatu proses pembelajaran ke depannya. Penelitian ini menggunakan putusan-putusan Pengadilan Negeri mengenai tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah bahan hukum primer,”bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan dengan tema penelitian kajian yuridis pertimbangan hakim dalam mengenakan pidana pada putusan-putusan perdagangan satwa yang dilindungi. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi kasus untuk menelusuri bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum dari penelitian yang akan dilakukan. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Peter, 2005: 237). Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk lahirnya sebuah Keputusan hukum (legal decision making) terhadap suatu kasus yang konkret (Johny, 2008: 299). PEMBAHASAN Pertimbangan Hakim dalam mengenakan Pidana pada Putusan-Putusan Perdagangan Satwa yang Dilindungi. Putusan pengadilan secara teoritik mengandung tiga aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan. Secara normatif, putusan pengadilan mengandung dua aspek, yaitu aspek prosedural justice dan substantive justice. Prosedural justice hubungannya dengan hukum acara dan pembuktian. Substantive justice hubungannya berkaitan dengan diktum putusan atau pemidanaan”(Mudzakir, 2003: 72). Pada pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan putusan pengadilan yang dinilai kurang memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Putusan pengadilan yang seharusnya memberikan keadilan bagi terdakwa maupun pihak-pihak terkait sering kali dinilai kurang mencerminkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kenyataan tersebut seringkali ditemukan terhadap penjatuhan sanksi yang terlalu ringan pada perkara tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, yang penjatuhan sanksinya seringkali tidak menimbulkan efek jera dan dan tidak melihat dampak kerugian yang dialami oleh negara akibat perbuatan tersebut. Kondisi dilapangan dalam penerapan pasal 40 ayat 2 huruf d UU KSDAHE sebagai dasar penjatuhan sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi tidak selalu”berjalan dengan mulus. Salah satu kendalanya adalah beragamnya pandangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi karena banyak hakim yang tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh nega