PROBLEMATIKA YURIDIS KEABSAHAN AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP TEMUAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Pembelian Lahan RS Sumber Waras Oleh Pemprov DKI Jakarta)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E.Namun dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pandangan antara BPK sebagai pengawas kinerja pemerintah dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.BPK menemukan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 191.334.550.000dan beberapa pelanggaran prosedur terkait pembelian lahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.Namun, Pemprov DKI Jakarta beranggapan bahwa proses pembelian lahan tersebut telah sesuai dengan prosedur.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan hasil audit yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemprov DKI Jakarta terkait hasil penilaian kerugian negara dan untuk mengkaji keterikatan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap laporan hasil audit BPK terkait temuan kerugian negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang atau Statue Approach dan pendekatan kasus Case Approach.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BPK dalam melakukan audit terhadap proses pembelian lahan RS Sumber Waras, dilihat dari prosedurnya terdapat kesalahan landasan hukum, namun jika dilihat menurut kewenangan dan substansi hasil audit tersebut tetap sah karena BPK merupakan lembaga yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 yang memiliki tugas khusus untuk melakukan audit keuangan dan telah menerapkan prinsip daya guna dan hasil guna. Keterikatan laporan hasil audit BPK terkait temuan kerugian negara terhadap KPK, bahwa KPK tidak terikat dengan laporan hasil audit BPK karena dalam proses penyelidikannya apabila tidak ditemukan bukti yang cukup, KPK dapat menghentikan proses penyelidikan.   Kata Kunci: Audit BPK, Pembelian lahan RS Sumber Waras, Pemprov DKI Jakarta.     Abstract Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) is a state institution which has the task to examine the management and financial responsibility of the country in accordance with the UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E. However, in practice, there is a difference of views between BPK as the supervisor of government’s performance with Pemprov DKI Jakarta regarding the purchase of land for RS Sumber Waras. BPK finds alleged losses to the state amounting to Rp. 191.334.550.000,- and several procedural violations related to land purchases made by Pemprov DKI Jakarta. But, they consider that the process of purchasing the land is in accordance with the procedure. The purpose of this study was to assess the validity of the results of the audit are set Badan Pemeriksa Keuangan and the Pemprov DKI Jakarta related losses to the state assessment results and to assess whether the Komisi Pemberantasan Korupsi is bound to report audit findings related losses to the state. The method used in this study is juridical normative research method. The approach used is Statue Approach and Case Approach. Based on the results, it can be concluded that the BPK in an audit of the process of land purchase RS Sumber Waras, seen from the procedure contained errors legal basis, but when viewed under the authority and substance of the audit results are still valid because the BPK is an institution governed by the UUD NRI Tahun 1945 which has a special duty to perform the financial audits and has implemented the principles of efficiency and effectiveness. As for the  report audit of BPK related to the losses to KPK, that KPK is not bound with the audit report of BPK because if there is not enough prove in the investigation process, KPK may terminate the investigation.    Keyword:BPK Audit, Land purchases for RS Sumber Waras, Pemprov DKI Jakart