IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO

Kartu Identitas Anak di singkat menjadi KIA merupakan kartu yang secara resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sebagai bukti diri atau identitas untuk anak usia 16 tahun dan belum menikah. KIA memiliki tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Untuk itu peneliti melakukan penelitian di Dispendukcapil Sidoarjo sebagai Dinas yang mengelola atau menjalankan penerbitan KIA.Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dari Kartu Identitas Anak Dispendukcapil Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatna kualitatif, dan subjek dalam penelitian ini adalah aparatur Dispendukcapil  bagian Daftar Penduduk. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga data dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari implementasi Kebijakan KIA yang di berlakukan oleh Dispendukcapil telah sesuai dengan teori yang diterapkan untuk penelitian ini, yaitu teori George C.Edward III dimana terdapat empat indikator yang digunakan sebagai bahan acuan penelitian berupa kominikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan KIA di dispendukcapil berdasarkan keempat indikator telah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya mengikuti SOP dan Undang-undang yang mengatur KIA. Peneliti menemukan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sebagai bahan penilaian agar suatu kebijakan dapat lebih baik dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan tersebut terdapat pada indikator komunikasi dimana dalam implementasinya masyarakat masih ada yang belum mengetahui adanya kebijakan KIA serta bagaimana penerapan dan fungsi KIA yang diberlakukan di daerah Sidoarjo, kemudian ada pada sumber daya fasilitas dimana perlu adanya penambahan pada sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan bagi pendaftar. Disarankan untuk memberlakukan pendaftaran KIA secara online agar dapat memberikan kemudahan bagi orang tua dan sebagai wadah informasi bagi orang tua serta perlu ada perbaikan dan penambahan fasilitas agar dapat memberikan kenyamanan bagi pendaftar kartu Identitas Anak. Kata kunci : Implementasi, Administrasi Kependudukan, Kartu Identitas Anak   The Child Identity Card, shortened to KIA, is a card officially issued by the Sidoarjo Regency Population and Civil Registration Service (Dispendukcapil) as proof of identity or identity for 16 year olds and unmarried children. The Child Identity Card aims to increase data collection, protection, and fulfillment of the constitutional rights of citizens as stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016. For this reason, researchers conducted research at the Sidoarjo Regional Office as the Agency that manages or runs the KIA issuance, so that the formulation The problem of this research is how the implementation of the Child Identity Card Policy is carried out at Dispendukcapil implemented or run. In this regard, the purpose of this study is to determine the implementation of policies from the Sidoarjo Dispendukcapil Child Identity Card. This research used a descriptive research type with a qualitative approach, and the subjects in this study were the Dispendukcapil Apparatus in the Population List. This study uses observation data collection techniques, interviews, and documentation, so that data can be analyzed and conclusions drawn. This study shows that the results of the implementation of the MCH Policy implemented by the Ministry of Civil Service and Civil Registration are in accordance with the theory applied for this research, namely the theory of George C. Edward III where there are four indicators used as research reference materials in the form of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Researchers found that there are things that need to be improved or improved as an assessment material so that a policy can be better and more effective in achieving the desired goals. This policy is found in the communication indicators where in its implementation there are still people who do not know about the MCH policy and how the MCH implementation and function is enforced in the Sidoarjo area. It is recommended to apply online MCH registration in order to provide convenience for parents and as a forum for information for parents. Keyword : implementation, population Administration, MH