IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA JEGULO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN

AbstrakProgram BPNT diselengarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Program BPNT merupakan program pengganti dari program Beras Sejahtera (RASTRA) yang memiliki beberapa permasalahan. Sejak Juni 2018 Kabupaten Tuban menjadi salah satu kabupaten yang menjadi penerima BPNT. Kecamatan Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan dan Kecamatan Soko menjadi Kecamatan dengan jumlah penerima terbanyak dengan jumlah 10.461 penerima dengan Desa Jegulo sebagai desa dengan penerima BPNT terbanyak yaitu 888 penerima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menurut Sugiyono yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan dari enam indikator tersebut secara keseluruhan kebijakan yang diterapkan sudah dijalankan sesuai peraturan yang ada walaupun masih memiliki kekurangan. Pada indikator sumber daya, terdapat kendala pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana sehingga menjadi masalah dan menghambat proses berjalannya implementasi program. Pada indikator komunikasi antar organisasi juga terdapat masalah yaitu, kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial selaku penyelenggara dengan pemilik toko sembako (e-warong) sebagai salah satu agen penyalur. Adapun saran yang diajukan peneliti adalah penambahan sumber daya manusia tim koordinasi setiap kecamatan sesuai kebutuhan sebagai bagian dari penyelenggara kebijakan dan meningkatkan komunikasi antar organisasi pelaksana secara menyeluruh dengan memanfaatkan media sosial, sehingga ketika adanya masalah terkait implementasi program dapat segera diatasi.Kata Kunci: Implementasi, Program, BPNT AbstractBPNT program organized by the government, in order to improve the effectiveness and efficiency, precision targeting of social assistance and to encourage the distribution of financial inclusion. BPNT Program is a program of replacement of Rice Welfare program (Rastra) which has several problems. Since June 2018 Tuban be one of the potential beneficiaries BPNT district. Tuban sub-district is divided into 20 districts and the District Soko into Districts with the highest number of beneficiaries to 10,461 the number of recipients with Jegulo village as the village with the highest BPNT receiver is 888 recipients. The purpose of this study was to describe the implementation of the Food Aid in Kind program (BPNT) in the village of Soko Jegulo District of Tuban. This research use descriptive research with a qualitative approach. While the focus of the study uses a model of policy implementation Donald Van Meter and Carl Van Horn . Data collection through interview, observation and documentation. The data analysis technique according to Sugiyono, which includes data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed of the six indicators are overall policy applied has been executed in accordance with existing regulations although it still has shortcomings. On indicators of resources, there are constraints on the Social Office of Womens Empowerment and Child Protection, as the executor so that it becomes a problem and hinder the process of passage of program implementation. At the inter-organizational communication indicator also has a problem, namely, the lack of coordination between the Office of Social Affairs as an organizer with the owner of the grocery store (e-Warong) as one of the agencies. The suggestions made by the researchers is the addition of human resources every district coordination team as needed as part of the organizers of the policy and improving communication between the implementing organization as a whole to take advantage of social media.Keywords: Implementation, Program, BPN