IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) MELALUI E-WARUNG DI KELURAHAN SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA

Abstrak Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya SEBESAR Rp. 110.000,- melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di E-Warung /pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.Pelaksana program ini adalah Menteri Sosial RI.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini berfokus pada Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.Dengan menggunakan enam indikator.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal karena terdapat masalah pada mesin EDC sehingga dapat menghambat penyaluran bantuan. Sumber daya manusia, finansial dan dana yang tersedia cukup untuk mendukung implementasi program. Karakteristik agen pelaksana masih ada yang bersikap tidak ramah sehingga tidak menerapkan sikap pelayanan publik yang baik.Kondisi sosial, ekonomi masyarakat yang pengetahuannya kurang sehingga tidak mendukung program bantuan.Disposisi implementor terjadi beberapa sikap pelaksana yang tidak bertanggung jawab atas tugas yang diembannya sehingga dapat menghambat jalannya program ini.Dengan ini saran yang dapat diberikan adalah Perlu adanya koordinasi yang baik oleh pihak pelaksana sehingga tidak akan terjadi ketidakvalidan data. Perlu adanya tanggapan yang cepat oleh petugas tekait dalam menangani masalah fasilitas mesin EDC.Perlu adanya evalusi terkait implementor yang tidak dapat menerapkan sikap pelayanan publik yang baik. Perlu adanya pendampingan yang lebih mengenai kondisi sosial yang kurang mendukung dengan diadakannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perlu adanya transparansi dan pangawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan Kata Kunci: Impelementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Sidosermo Abstract Food Aid Non-Cash is food aid from the government given to KPM monthly OF Rp. 110.000, - through the mechanism of Electronic account to be used only to buy food in the E-shop / traders of foodstuffs which cooperate with the new joint Bank. The purpose of this research is to describe Implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) through E-Warung in Sidosermo Village, Wonocolo Sub-District, Surabaya City. The executor of this program is the Minister of Social Affairs. This research is a descriptive research with qualitative approach. Data collected through interview techniques and documentation. This research focuses on Implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) through E-Warung in Sidosermo Village, Wonocolo Sub-District, Surabaya City. Using the six indicators of Size and Purpose of Policies, Resources, Characteristics of Implementing Agent, Inter-Organization Communication, Social Conditions, Economics and Politics and Implementor Disposition. The results show that the size and policy objectives have not been reached maximally because there are problems with EDC machines that may inhibit the distribution of aid. The human, financial and funding resources available are sufficient to support the implementation of the program. Characteristics of implementing agents are still being unfriendly and not applying a good public service attitude. The social, economic condition of the people whose knowledge is lacking so as not to support the aid program. The disposition of the implementor happens to some executors attitude which is not responsible for the duties so that it can hamper the program. With this advice can be given is Need a good coordination by the implementer so that there will be no unvalidity of data. It needs a quick response by the relevant officers in dealing with EDC machine facility problem. There needs to be an evalution related to an implementor who can not implement a good public service attitude. There needs to be more assistance on social conditions that are less supportive with the holding of the program of Non-Cash Food Assistance (BPNT). There needs to be more strict transparency and supervision to avoid irregularities. Keywords: Impelementation, Non-Cash Food Assistance, Sidoserm