KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SOROTAN PERS INDONESIA 1967-1974

Pers merupakan salah satu permasalahan penting yang harus diperhatikan oleh semua Negara di dunia, khususnya Indonesia. Institusi pers tidak terlepas dari institusi social yang dapat memberikan tempat dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, memperoleh berbagai pikiran dan pendapat dari berbagai pihak. Pada era Orde Baru, kehidupan pers ternyata tidak mengalami kebebasan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembreidelan pers, dan pers mulai menjadi penghalang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Awal pemerintahan Orde Baru, program pemerintah hanya diarahkan pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama usaha untuk memberantas inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu pemerintah Orde Baru melakukan suatu pembaharuan terhadap kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang didasari oleh Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan serta dikeluarkanlah UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Apabila mencermati masalah kebijakan pemerintah dalam sorotan pers Indonesia 1967-1974, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pers menyoroti kebijakan pemerintah dan tanggapan pemerintah tentang sikap pers. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pers dalam menyoroti kebijakan pemerintah dan tanggapan pemerintah tentang sikap pers. Penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah, yakni heuristic, kritik, interpretasi dan historiografi.Penelitian ini difokuskan pada pemberitaan yang dilakukan oleh media antara lain Indonesia raya, Tempo, Kompas, Sinar Harapan, dan Utusan Indonesia. Kehidupan pers pada masa Orde Baru ini juga sangat mendapat tekanan dan banyak sekali peraturan yang dibuat hanya untuk membungkam pers. Kebijakan pemerintah tentang Penanaman Modal Asing ini juga mulai diragukan manfaatnya oleh banyak kalangan khususnya para mahasiswa pada awal 1970-an. Puncaknya terjadi pada Lima belas Januari 1974 dimana terjadi aksi mahasiswa besar-besaran menentang modal asing. Imbasnya sebanyak 12 penerbitan suratkabar dibredel melalui SIT. Kata Kunci: Kebijakan Ekonomi Orde Baru, Pers Orde Baru, Pembreidelan