Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Penerbitan Akta Kematian Di Kabupaten Bangka Tengah)

Dalam pelaksanaan program Akta Kematian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan antara lain : rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus akta kematian, faktor pendidikan dan ekonomi yang masih rendah, faktor ekstemal stakeholder lainnya yang menyederhanakan segala urusan waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan terutama dalam hal penerbitan akta kematian ditinjau dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif - kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dan diambil secara stratified sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dalam hal penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bangka Tengah sudah cukup baik,namun masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang menyebabkan kurangnya pengetahuan akan pentingnya Akta Kematian, faktor eksternal stakeholders lainnya yang menyederhanakan segala urusan waris. Faktor yang mempengaruhi Penerbitan Akta Kematian yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa kurang memadainya kemampuan staf, dan tidak ada staf khusus dalam melayani pembuatan Akta Kematian. Faktor eksternal berupa kurangnya sosialisasi khusus tentang Akta Kematian, belum adanya kerjasama yang resmi dengan Instansi yang berwenang dalam hal program Akta Kematian. Penelitian ini merekomendasikan agar dinas terkait memberikan sosialisasi khusus tentang Akta Kematian dan meningkatkan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan Akta Kematia